Simeulue, - [bhayangkaranews.id]  Kejaksaan Negeri Sinabang Sudah mengantongi Izin dari Gubernur Aceh Pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang menggunakan kelebihan bayar SPPD,
 
Persetujuan Izin dari Guburnur Surat Tanggal 16 Oktober 2020. dan Diterima di Kejari pada 27 Oktober 2020.yang lalu,
 
Kejari Simeulue, M Anshar Wahyuddin SH.MH. yang didampingi Kasi Intel Muhasnan mardis. SH dan Kasi Pidsus Dedet Darmadi.SH di Ruang kerjanya Jum'at kemaren (27/11/2020 sikira pukul 15.00 wib, menjelaskan saat di tanyai media Bhayangkaranews.id.Simeulue,
 
Surat izin dari Gubernur Aceh yang bernomor surat 187/15052, pada tanggal 27 Oktober 2020 Sekarang benar sudah kejaksaan kantongi,
 
Izin tersubut keperluan syarat pemeriksaan tehadap Oknum DPRK Simeulue, untuk kelengkapan tahap pemberkasan penyidikan selanjut nya, 
 
Karna Kejaksaan Negeri Sinabang memerlukan persetujuan Izin dari Gubernur Aceh untuk pemeriksaan terhadap Oknum Anggota DPR Kabupaten Simeulue yang tersandung menggunakan SPPD kelebihan Bayar Milyaran Rupiah berdasarkan Hasil temuan dari BPK RI perwakilan Aceh itu,
 
"Saat ini Kejaksaan Negeri Sinabang sedang melakukan tahap pemberkasan penyidikan hasil dari penyelidikan sebelum nya pun sudah memeriksa mengambil keterangan dari 30 an Orang saksi dari berbagai tempat, termasuk Hotel dan Agen travel maskapai Penerbangan yang sudah ditenelusuri di Aceh maupun di luar Aceh,"Pungkas Kejari Simeulue
 
Selain itu jika ada yang melunasi silakan Saja karna tujuan kita usut kasus ini untuk menyelamatkan Uang negara, namun Kasus ini tetap berlajut,"tuturnya
 
Waktu yang Sama Kasi Podsus Kejaksaan Negeri Sinabang Dedet darmadi SH mengatakan,"Perlunya Persetujuan izin dari Gubernur Aceh maka sebagai pendukung Kejaksaan Negeri Sinabang untuk memanggil dan memeriksa Oknum Anggota Dewan yang tersandung kasus pengguna SPPD kelebihan bayar itu, sehinggah kasus ini bisa segera terungkap,
 
Perlu di ketahui Kasus SPPD kelebihan bayar hasil temuan Dari BPK RI ini tetap berjalan pengusutan nya, karna kasus ini bukan kasus biasa karna ada indikasi melanggar UU Tindak pidana Korupsi,
 
Kasus ini Kejaksaan tetap berkomitmen merampungkan penyelesaian nya, Untuk tahapan Selanjut nya bisa mengara jadi tersangka dan itupun perlu juga kembali Surat izin tertulis dari Gubernur Aceh bila melakukan Penahanan," terangnya Dedet darmadi, [053-DE]