KUTACANE, [bhayangkaranews.id] –Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) meminta kepada pihak Polres Aceh Tenggara untuk melakukan pengeledahan di ruang kerja Kabid Koperasi, diduga kuat diruang kerja tersebut banyak data titipan oleh oknum-oknum pejabat teras. Sehingga dalam penerimaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini banyak yang tidak memiliki usaha.

Hal yang senada di utarakan oleh pengiat LIRA.M. Saleh Selian kepada media  pada Senin (21/12/2020). Kalau penerima UMKM tidak melampirkan sarat - sarat dan surat keterangan jenis usaha lainnya dari kepala desa, maka yang bersangkutan selaku calon penerima UMKM disinyalir adalah penerima bodong, karena diduga kuat ada berkas secara kolektif yang masuk kepada Dinas Koperasi yang di input oleh oknum Dinas, 

Sehingga banyak yang tidak mempunyai usaha namanya keluar sebagai penerima UMKM, hal ini ada yang aneh, kita bisa buktikan bahwa ada penerima UMKM yang tidak ada usaha namun juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, "untuk itu saya minta kepada penyidik Polres Aceh Tenggara untuk menggeledah ruang kerja Kabid Koperasi untuk memastikan apakah ada data calon penerima UMKM tidak melampirkan sarat - sarat tersebut singkat Saleh Selian.

Menurut Saleh Selian , manakala ada ditemukan  KTP atau nama calon penerima UMKM yang tidak melengkapi sarat - sarat namun yang bersangkutan lolos verifikasi nah Penyidik harus memeriksa Tim Entri Data secara insentif artinya siapa orang yg menyuruh petugas entri Data tersebut memasuki nama - nama yg melengkapi sarat untuk calon penerima UMKM artinya disini bisa sebagai Pintu masuk Penyidik menelusurinya.Pihak media ini mencoba konfirmasi kadis koperasi belum bisa dihubungi  [066-M]