Biro Tangerang, [bhayangkaranews.id] Pembangunan jalan betonisasi di wilayah kelurahan pakuhaji RT.001/004   Kecamatan Pakuhaji Tangerang Banten.

Kegiatan Proyek jalan Betonisasi Tersebut Dari Aspirasi dewan Golkar yang dikelola  penunjuk langsung kecamatan Pakuhaji ( PL ). namun banyaknya  kejanggalan dan berbuat curang oknum pelaksana yang di percayai oleh kontraktor  hingga membodohi masyarakat.” 07/12/2020

Kegiatan Proyek Betonisasi yang di wilayah kelurahan paku haji  Di duga  berniat Korupsi karna kegiatan tersebut seperti plester Tembok, bahkan banyak beberapa aitem yang Tidak di lakukan oleh pihak ketiga, ini sudah jelas harus di tindak dan di evaluasi, Karna Terlihat tidak Sesuai Rencana Anggaran biaya. RAB.

Dedi efendi lembaga aliansi Indonesia Saat

melakukan investigasi ke lokasi bersama timnya mengatakan",bahwa pembangunan betonisasi tersebut diduga keras telah melakukan kecurangan. 

"Setelah kami melakukan pengukuran di beberapa titik dari ketebalan begisting volume betonisasi tersebut ketebalannya bervariasi ada yang 7cm, 8cm, 9cm,10cm ada juga yang 11cm Sedangkan bagisting 17cm,agregat tidak merata dan pengamparan plastik pun tidak merata,dan plastik limbah yang digunakan oleh kegiatan tersebut.  papan proyek tidak terpasang, di sinyalir merugikan keuangan negara, seharusnya proyek jalan betonisasi ini dari aspirasi dewan Golkar  menjadi sarana pendukung berpungsinya ekonomi yang di rasakan oleh masyarakat, Tapi yang ada Malah Merugikan masyarakat.

Lanjut dedi, kami Meminta Kejaksaan inspektorat dan BPKD, Segera mengusut Dugaan korupsi pembangunan proyek Tersebut. Kami berharap Pengawas PPTK Kecamatan Pakuahaji Bekerja Serius dan berfesional, karna ini menyangkut uang rakyat, namun dalam pelaksanaan kegiatan seperti lepas dari pengawasan, sehingga oknum bisa seenak enaknya menikmati uang Rakyat, Maka pengawas dan PPTK Harus tegas dan sikapi segera dengan adanya kegiatan Tidak sesuai RAB Yang di lakukan kontraktor,” 

Sesuai undang undang kip No 14 Tahun 2008 Keterbukaan informasi public, No 2 tahun 2017 Tentang jasa kontruksi dan pasal 11 khususnya peran serta masyarakat Tersebut, diatur dalam Peraturan pemerintah PP Ni 43 tahun 2018 Tentang tatacara peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, undang undang 20 tahun 2001 perubahan undang undang 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan melawan hukum memperkaya diri, orang badan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara.”pungkas dedi 

Pengawas kecamatan pakuhaji Saat dimintai keterangan oleh awak media,Tadin selaku pengawas mengatakan" kegiatan proyek betonisasi ini Aspirasi dewan golkar kang", lanjut disinggung soal papan kip" tadi nya ada pak(red~tadin) terus d copot lagi"ucap nya. [052-TH]