MEDAN, [bhayangkaranews.id] – Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara ( WALHISU) mengadakan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) yang ke IX pada tanggal 18 Desember 2020, dan pertemuan tersebut direncanakan berakhir pada 20 Desember 2020, berkumpulnya aktivis lingkungan merupakan agenda forum tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi WALHI Sumatera Utara. Pertemuan ini dihadiri oleh 44 organisasi anggota WALHI Sumatera Utara, dalam rangka melakukan evaluasi dan pembahasan strategi gerakan lingkungan hidup serta penataan organisasi WALHI dalam periode 2020-2024 mendatang.

Ditengah tragedi peradaban-pandemi covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, kita pada awalnya melihat peluang penyelamatan lingkungan hidup sedang hadir, sehubungan dengan perlambatan ekspoitasi alam, dan peninjauan kembali atas arah pembangunan yang ternyata keliru dan justru menimbulkan berbagai bencana baru, termasuk munculnya virus baru seperti covid-19. Sesungguhnya tragedi kemanusiaan ini merupakan dampak dari tragedi tragedi lingkungan yang terjadi secara massif dan terstruktur.

Hingga resolusi ini dicatat, terdapat 1,670 juta orang telah meninggal secara global, 19,514 orang meninggal di Indonesia, dan 647 orang telah meninggal di Sumatera Utara. Pandemi tidak hanya melahirkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga mendorong krisis ekonomi menuju resesi yang lebih parah. Korban utama pandemi covid 19 adalah masyarakat miskin yang tidak punya kesanggupan dan akses terhadap sistem kesehatan yang memadai.

Namun, pengambil kebijakan dan pemilik modal tidak melihat dampak tragis pandemi covid ini sebagai momentum belajar dari kesalahan. Sebaliknya, pandemic covid yang mensyaratkan pentingnya meninjau kembali agenda dan kebijakan yang keliru, justru dipakai sebagai momentum untuk melahirkan kebijakan kebijakan yang menjauhkan penyelamatan lingkungan hidup dan tata kelola sumberdaya yang berbasis rakyat.

Di Sumatera Utara, eksploitasi sumberdaya alam terus berlangsung massif. Pemilik modal semakin leluasa melakukan penjarahan terhadap sumberdaya agraria seperti tanah, hutan, tambang, dan air. Disisi lain, selama 2020, kriminalisasi meningkat terhadap pejuang hak asasi dan lingkungan hidup seperti yang dialami Golfrid Siregar, kriminalisasi 2 orang pejuang adat di Sihaporas, Simalungun, dan kekerasan terhadap puluhan warga adat Rakyat Penunggu di Langkat.

Baca Juga: PEMILIHAN FUGSIONARIS WALHI SUMATERA UTARA 2020-2024

Paska diputuskannya UU omnibuslow tantangan terberat Kita adalah semakin tingginya konflik Lingkungan hidup yang Akan terjadi khususnya dalam pengelolaan SDA, dikarenakan terbukanya ruang investasi secara besar besaran.

Menyikapi Hal tersebut lanjut dony Gerakkan Rakyat bersama walhi harus lebih terkonsolidasi dengan baik dan sistematis. Tutur Dony Latuparisa salah satu peserta pertemuan WALHI-SU yang menjelaskan hasil dari diskusi bersama aktivis perwakilan organisasi anggota WALHI dalam kerangka bangun agenda penyelematan rakyat dan lingkungan lawan eksploitasi alam dan penjarahan yang memiskinkan rakyat dalam menata masa depan kehidupan selanjutnya. 

Khairul Gondrong menambahkan bahwa aktivis lingkungan akan merangkul Polda Sumatera Utara didalam mengedukasi diskusi dengan penyidik Polri didalam upaya-upaya penegakan hukum untuk memenimalisir tingginya konflik lingkungan hidup yang terjadi khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, dikarenakan terbukanya ruang investasi secara besar besaran.

menyikapi Hal tersebut lanjut dony Gerakkan Rakyat bersama walhi harus lebih terkonsolidasi dengan baik dan sistematis untuk mendukung upaya penyidik polri didalam mengungkapkan dan menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan lingkungan. pangkasnya [047-C]