CIANJUR,  [bhayangkaranews.id] - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan kembali diberlakukan di provinsi Jawa dan Bali. Pemerintah akan membatasi aktivitas masyarakat di dua provinsi ini pada 11-25 Januari 2021 mendatang.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pembatasan itu bukan bersifat pelarangan kegiatan. “Pembatasan ini bukan pelarangan kegiatan namun pembatasan aktivitas,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual seusai menghadiri Sidang Paripurna Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/1).

Airlangga menjelaskan pembatasan di sejumlah wilayah dilakukan setelah pemerintah melihat perkembangan pandemi Covid-19. Di mana beberapa negara sudah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, terutama dengan adanya varian baru Covid-19 yang bersifat menular.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini memaparkan, wilayah-wilayah di Pulau Jawa dan Bali itu juga diberlakukan Pembatasan Sosial Berkskala Mikro (PSBM). “Penerapan pembatasan mikro ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujarnya                    

Lanjutnya disampaikan bahwa  pembatasan kegiatan tersebut dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pemberlakuan PSBB tersebut juga berdasarkan empat parameter yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar tiga pesern, tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen, kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen dan keterisian rumah sakit untuk tempat tidur dan ICU di atas 70 persen.

Sehingga hal tersebut membuat PSBB harus kembali diterapkan, terlebih di Jawa dan Bali. Di pulau Jawa, beberapa kota atau kabupaten harus kembali menerapkan kebijakan tersebut.

Seperti halnya di Provinsi Jawa Barat, ada beberapa kota atau kabupaten seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang masuk dalam Jabodetabek akan melakukan PSBB. Sementara di luar Jabodetabek seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi pun turut melakukan PSBB.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Pusat Informasi Satuan Tugas Penanganan dan Percepatan Covid-19 Kabupaten Cianjur, dr Yusman Faisal mengatakan, Cianjur masih dalam zona kuning, sehingga untuk mengajukan hak PSBB belum difasilitasi oleh pemerintah pusat dan provinsi.

“Kalau statusnya bukan PSBB, berarti tidak boleh ada penyekatan. PSBB itu kan penyekatan, tapi penyekatan dengan pengecualian seperti industri dan ekonomi yang boleh berjalan. Hanya kegiatan lain yang di luar itu tidak boleh,” ujarnya.

Namun, melihat Kabupaten Cianjur dikelilingi oleh kota atau kabupaten yang melakukan PSBB, pihaknya pun tengah mempersiapkan sedikit semi PSBB. Pasalnya dikhawatirkan masyarakat yang dari kota atau kabupaten lain akan bermigrasi ke Kabupaten Cianjur.

“Mengenai dampak, Insya Allah Cianjur yang dekat dengan kabupaten atau kota sedikitnya semi PSBB dengan pembatasan gerak masyarakat. Ketika Cianjur tidak melakukan PSBB, bisa dimungkinkan akan melakukan ada gerakan masyarakat dari kota lain untuk ke Cianjur,” paparnya.

Lanjutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya mulai mengaktifkan satgas yang ada di setiap kecamatan, khususnya yang ada di perbatasan Cianjur dengan kota atau kabupaten lain. Hal tersebut juga menjadi kekhawatiran Satgas Penanganan dan Percepatan Covid-19 Kabupaten Cianjur.

“Yang kita khawatirkan, masyarakat yang masuk ke Cianjur sebelum PSBB. Menjadi kerja ekstra bagi Satgas,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung kebijakan pemerintah menerapkan PSBM/PSBB khusus Jawa dan Bali untuk menekan penularan Covid-19.

Keputusan itu disampaikan pemerintah melalui Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, pada Rabu 6/1/21.                                                 

“Kami mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut,” terangnya.

Dalam penjelasannya dimana selain untuk Jawa dan Bali, kebijakan tersebut perlu juga diberlakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia, yang masuk empat kategori alasan PSBB sebagaimana disampaikan pemerintah pusat.

Dimana untuk Empat kategori tersebut yaitu tingkat kematian di atas 3 persen, tingkat positif di atas 14 persen, tingkat kesembuhan di bawah 82 persen, dan keterisian tempat tidur ICU dan isolasi di atas 70 persen.

Menurutnya, selain empat itu, perlu ada kategori tambahan seperti untuk daerah yang tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan rumah sakit, puskesmas, klinik di wilayahnya banyak terkena Covid-19.

Melki mendorong agar daerah-daerah dengan kategori tersebut sebaiknya juga memberlakukan PSBB. Selain itu, daerah-daerah tersebut juga perlu diberi bantuan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan lainnya dari institusi pendidikan, baik itu universitas, sekolah tinggi atau politeknik kesehatan.

Tenaga kesehatan itu selain dilatih dan disiapkan, juga harus diberi insentif yang memadai oleh KPC PEN melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Kebijakan PSBB penting untuk menekan penyebaran Covid-19 di daerah terdampak tinggi,” pungkasnya.   [050-HAG]