Tulang Bawang - Bhayangkaranews.id


Tulang Bawang Lampung-Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya, bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan serta memberikan Nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran dan waktu.



Namun lain hal yang terjadi di wilayah kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, Disituasi pandemi Covid-19 saat ini, diduga Oknum TKSK dan PSM menyalah gunakan peraturan pemerintah dan diduga telah melakukan tindakan Pungutan Liar (Pungli) kepada keluarga penerima manfaat yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 15.000 per-KPM, di setiap pembagian Bantuan BPNT, Senin (31/5/2021)


Salah satu keluarga penerima manfaat bantuan BPNT, enggan disebutkan namanya mengatakan, ibu saya disuruh membayar uang sebesar Rp.15.000, untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kalau ibu saya tidak membayar uang tersebut, maka ibu saya tidak diberikan bantuan BPNT oleh mereka.


Lanjutnya, pungutan biaya sebesar Rp.15.000 itu, dipungut setiap pembagian bantuan BPNT, jadi uang tersebut buat biaya pendaftaran, jika ingin mendapatkan bantuan BPNT, beras, buah, kacang hijau, telur, Kentang," ungkap Keluarga Penerima Manfaat.


Masih kata KPM, "parahnya lagi, saat pembagian bantuan BPNT waktu itu, duit ibu saya kurang, tidak diperbolehkan oleh mereka untuk ngambil bantuan itu, terpaksa aku pulang dulu untuk cari pinjaman buat mencukupi uang ibu saya, setelah uang itu diberikan ibu saya kepada mereka, baru bantuan BPNT itu, bisa di bawa pulang ke rumah, pakai motor kami sendiri," jelas KPM.


"Hal ini terjadi, saya sangat merasa keberatan dan kecewa mas, adanya pungutan biaya tersebut, cuman gimana lagi, kami tidak bisa ngomong apa-apa, kami cuman bisa mengikuti peraturan yang ditentukan oleh mereka," paparnya KPM.


Saat dikonfirmasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Supriyanto mengatakan, silahkan tanya langsung kewarung tempatnya sabar, kalau dari kita, dari pak camat dan kepala kampung, mengatakan tidak ada pungutanya, mungkin warungnya, tapi warungnya sudah saya tanya, tidak ada mas, cuma ini loo yang kita klob bahasa dia, misalnya di suakarsa ada orang 5 atau 10, saya tidak minta uang, di kelompoknya itu sendiri yang minta uang, gitu loo, tapi itu diluar warung, dalam arti dia itu ngojek," ujar Supriyanto selaku TKSK.


Tempat terpisah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), bernama Sabar dikonfirmasi Awak media ini, mengatakan, itu bukan pungutan, mereka yang bikin surat sendiri, suka rela dia orang, yang jelas disitu bahasa sang penghubung itu, kalau tidak ada, ya tidak bisa, dia perlu minyak, tidak cukup sekali, perlu pulsa. 


"kalau memang disitu yang nanti kita tidak kejerat, biar tidak kecium dengan yang lainya, jadi bahasa itunya, jangan dari sampean, kan aku gitu, jadi dari pihak KPM tersebut, terserah mau ngasih berapa, ya monggo," kata sabar. 

Masih kata sabar, "dan disitu biar memperkuat lagi, suruh KPM itu diatas materai, bikin surat pernyataan bahwa dia ngasih imbal jasa untuk penghubung itu, maksudnya kan biar tidak berkepanjangan, dari pusat juga tidak diperbolehkan, bahwa adanya pungutan itu," ujar PSM sabar.


Kepada pihak Instansi Hukum tekait diKabupaten Tulang Bawang, agar dapat menindaklanjuti dugaan Praktik Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Oknum-oknum pengurus bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Wilayah Kecamatan Penawar Aji. (*)



( Darmisi/0ca - 102 )