Mesuji-Bhayangkaranews.id
Diduga oknum mantan Sekdes Sidang Makmur Mesuji menggelapkan uang pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat pada tahun 2007 lalu sebesar Rp. 5 juta.

Kesepakatan awal, uang pembuatan (SHM) tersebut Rp. 8 juta, dan sudah dibayarkan kepada oknum sebesar Rp. 5 juta,akan tetapi hingga saat ini sertifikat tersebut belum juga diajukan.

Hal ini diungkapkan oleh korban Sungeb dan temanya pada hari Senin (26/07/21).

Ia juga menjelaskan kronologinya, melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun pendaftaran 2017-2018 yang lalu, korban memberikan uang pembuatan (SHM) atas nama Sungeb, akan tetapi korban meminta pengajuannya melalui perorang tidak melalui (PTSL).

Pengajuan perorangan tersebut melalui oknum mantan Sekdes dengan inisial Ed, saat menerima pengajuan, Ed menyebut jika pengajuan perorangan biaya mencapai Rp. 8 juta, korban tidak keberatan dan langsung menyerahkan uang Rp. 5 juta sebagai tanda jadi.

“Sisa Rp. 3 juta, rencananya akan saya berikan setelah sertifikat selesai, tetapi hingga saat ini sertifikas tidak kunjung selesai,” kata Sungeb.

Dirinya meminta pertanggung jawaban kepada Ed, untuk segera menyelesaikan sertifikat miliknya, bahkan, ia memberi kuasa secara tertulis kepada Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi ( KPK PANRI ).

“Saya tidak mau uang dikembalikan, yang saya inginkan (SHM) selesai, dan saya sudah menyerahkan permasalahan ini kepada Lembaga KPK PANRI untuk menyelesaikan ini sampai tuntas baik secara hukum maupun kekeluargaan,”Ungkapnya.

Jelas Sungeb, ia sudah mendatangi kantor BPN Mesuji untuk melakukan pengecekan (SHM) miliknya,ternyata berkas pengajuan tersebut belum diserahkan ke kantorr BPN.

Saat akan dikonfirmasi tim wartawan ini Ed sedang tidak berada dikediamannya, kemudian, tim wartawan menghubungi lewat via telpon, Ed mengakui dan membenarkan ucapan korban.

“Saya akan mempertanggung jawabankan permasalahan ini,”Tegasnya. (Tim)

(DARMISI-102)