"Kita terkejut dan sangat memprihatinkan , kok bisa dan berani  ada oknum ketua fraksi di DPRD Asahan pada tahun 2019 yang diduga membuat proposal bantuan dana perjalanan dinas ke perusahaan besar di Asahan".

Asahan-Sumut [bhayangkaranews.id], Masyarakat Kabupaten Asahan dihebohkan dengan  adanya kasus dugaan tentang beredarnya proposal bantuan dana perjalanan dinas Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) dalam rapat yang digelar oleh Badan Kehormatan Dewan ( BKD - red ) DPRD Asahan. Permasalahan tersebut akhirnya  banyak menuai kecaman keras dari berbagai elemen, salah satu diantaranya Lembaga Independen Hukum Indonesia ( IHI ) Kabupaten Asahan.

Menanggapi hal tersebut Ketua Independen Hukum Indonesia ( IHI ) Bahrum kepada Bhayangkara News terkait dugaan proposal tersebut mengatakan, " kita terkejut dan sangat memprihatinkan , kok bisa dan berani  ada oknum ketua fraksi di DPRD Asahan pada tahun 2019 yang diduga membuat proposal bantuan dana perjalanan dinas ke perusahaan besar di Asahan ", Rabu (08/12/2021)  di ruang kerjanya

(Ketua Independen Hukum Indonesia, Bahrum)

Padahal sama sama kita ketahui, kan sudah ada dianggarkan dari APBD Asahan untuk biaya perjalanan dinas seluruh anggota dewan. Ini merupakan tindakan yang keliru dan jelas sudah menyalahi serta melanggar kode etik etika anggota DPRD", tutur Bahrum

Untuk itu kami sebagai masyarakat Kabupaten Asahan dan juga dari lembaga Independen Hukum Indonesia mengecam keras dan meminta kepada Badan Kehormatan Dewan ( BKD ) DPRD Asahan agar serius dan tegas dalam menangani masalah ini. Jangan ada tebang pilih, karena ini telah mencoreng nama baik lembaga dewan perwakilan rakyat kita dan juga telah melukai hati masyarakat Asahan. Kita akan kawal terus permasalahan dugaan proposal bantuan dana perjalanan dinas salah satu Fraksi di DPRD Asahan ini, dan kalau nantinya masalah ini terbukti benar, IHI akan menurunkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa  ", tegas Bahrum

Sebelumnya pada hari Selasa (07/12/2021) kemarin,  Badan Kehormatan Dewan DPRD Asahan yang diketuai oleh Drs. H. Sapariman  telah mengundang Pimpinan dan Anggota Fraksi PPP  Asahan dalam rapat koordinasi penangan pengaduan masyarakat. untuk meminta klarifikasi.

Hal tersebut dilakukan BKD dikarenakan adanya surat permintaan klarifikasi terkait pengaduan masyarakat tentang proposal bantuan dana perjalanan dinas Fraksi PPP ke perusahaan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditujukan ke Ketua DPRD Asahan. ( JH )