MEDAN [bhayangkaranews.id] - Dari pantauan editorial Bhayangkara News dari berbagai sumber mimpi harapan masyarakat Sumatera Utara menaruh besar dengan komitmen Tim Satgas Mafia Tanah agar cepat terselesaikan dari berbagai konflik dan perkara tanah. Program pencegahan dan pembaratasan mafia tanah di Sumatera Utara mendapat dukungan penuh masyarakat terhadap tim satgas mafia tanah untuk segera menghilangkan keterlibatan mafia tanah dalam penanganan penyelesaian sengketa dan konflik sesuai kutipan data Kantor Staf Presiden, Surya mengungkapkan, Provinsi Sumut merupakan provinsi nomor satu dalam kasus pertanahan. 

Banyak kasus sengketa dan konflik yang belum terselesaikan dan belum kunjung beras, bahkan sudah berlangsung selama dua periode pemerintahan  Bapak Presiden Jokowi tak kunjung beres hingga terbentuknya satgas mafia tanah untuk segera menindak tegas indikasi keterlibatan mafia tanah baik dilingkungan masyarakat maupun aparatur negara. 

Mengutip harapan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional ((ATR/BPN) Surya Tjandra mengharapkan sengketa tanah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tuntas ditangani dalam waktu dua tahun. "Kami harapkan akan selesai dalam dua tahun. Kami juga harus mencari keputusan yang win-win serta menjalin komunikasi dengan setiap masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) katakan, jika masalah ini selesai, separuh masalah pertanahan di Indonesia bisa kita selesaikan," ujar Surya dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (27/8/2020).

Persoalan sengketa dan konflik pertanahan di Sumatera Utara banyak berdampak mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat karena perbedaan sebelum dan sesudah dibentuknya Satgas Anti Mafia Tanah untuk pencegahan dan pemberantasan indikasi keterlibatan mafia tanah, saat ini POLRI dianggap paling tegas didalam melakukan penyedikan terhadap sindikat mafia tanah. Menurut hasil kajian dan evaluasi dari Kementerian ATR/BPN dalam siaran pers, Selasa (7/12/2021) rerata para pelaku kejahatan pertanahan menggunakan modus pemalsuan dokumen dan penerbitan keterangan kepemilikan penguasaan lahan/tanah yang tunpang tindih diakibatkan tidak baiknya kearsipan pemerintahan desa membuat kepemimpinan kepala desa terjebak menjadi bagian kerja-kerja mafia tanah yang melakukan aksinya dengan bekerja secara kelompok tidak bekerja sendiri serta tak segan-segan melakukan komunikasi dengan pihak lain, semisalnya oknum BPN, oknum Jaksa, oknum Polisi, oknum PPAT, hingga oknum-oknum di pemerintahan propinsi hingga pemerintahan desa.

Kerja-kerja mafia tanah dalam pemalsuan dokumen dan intimidasi secara premenisme tumbuh subur dan telah mengakar, hal ini menjadi kerja sulit dan target periotas satgas mafia tanah untuk melakukan pencegahan dan pemberantas sindikat mafia tanah. Dengan hadirnya Polri didalam tim satgas mafia tanah sangat di apresiasi kementerian BPN/ATR didalam investigasi dan penyedikan banyak mewarnai berujung untuk penyelesaian.

Selain pengaduan masyarakat terhadap kasus sengketa dan konflik persoalan tanah skala besar telah banyak juga kasus-kasus yang diterima tim satgas mafia tanah, dalam bentuk kasus penguasaan lahan yang bukan milik akibat tanah yang tidak dimanfaatkan dalam kurun waktu yang cukup lama bahkan pengusuran secara paksa oleh pembeli tanah yang tidak sesuai presedur aturan yang berlaku. “ dan juga banyak kasus-kasus tidak ada pemanfaatan aset tanah masyarakat, tiba-tiba muncul bangunan warung-warung liar semi permanen. Perlahan-lahan gedungnya berubah permanen dan banyak yang menempati,” dalam hal ini tim satgas mafia tanah mengimbau kepada masyarakat untuk betul-betul menjaga aset tanah yang dimilikinya.

Peranan Polri sangat menjadi mimpi perwujudan harapan masyarakat untuk terciptanya ketertiban dan keamanan dari berbagai intimidasi kerja-kerja mafia tanah, harapan masyarakat ini akan meningkatkan kepercayaan keperpihakan Polri didalam menjaga batas-batas aset tanah negara dan milik masyarakat agar terciptanya dayaguna manfaat dan pengelolaan menuju kemakmuran. 

Dari beberapa pantauan yang terjadi di masyarakat dan kutipan serta masukan dari berbagai pihak terhadap pencegahan dan pemberantas bidang pertanahan menjadi perhatian khusus oleh berbagai pihak, tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga menjadi perhatian perioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan DPR Republik Indonesia. Dalam hal ini Presiden Jokowi telah mengintruksikan aparat penegak hukum baik di Kepolisian RI (Polri) maupun Kejaksaan Agung RI untuk segera menindak tegas praktik kejahatan pertanahan. Namun tidak hanya institusi penegak hukum saja yang di intruksikan untuk memberantas sindikat mafia tanah, Kementerian Agaria dan Tata Ruang (Satgas) Anti Mafia Tanah harus segara berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk segera menindak tegas oknum-oknum yang terindikasi mafia tanah sehingga keadilan dibidang hukum dan pertanahan makin hari semakin baik sesuai acuan petunjuk teknis Nomor: 01/JUKNIS/D.VII/2018 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah, agar kasus pertanahan dalam bentuk sengketa, konflik dan perkara tanah dan ruang untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Mengutip cnbcindonesia.com (19/11/2021) "Pemerintah sangat serius memerangi mafia tanah, dengan dukungan dari DPR RI serta KPK RI, kita ingin memerangi itu sehingga keadilan di bidang hukum dan pertanahan makin hari semakin baik," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil.

Dan pantauan Bhayangkara News dilapangan yang menjadi harapan dan kepercayaan masyarakat dalam Tindak tegas dan terukur komitmen Polri terhadap mafia tanah individu maupun sindikat mafia tanah berkelompok/berbadan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan ketertiban dan keamanan hingga terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan, menjadi komitmen perhatian Polri menindak tegas dengan ancaman dan hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red)