Ditulis Oleh: Ariffani**

Dalam pemberitaan lainya, detiknews mengangkat judul : “Diguyur Hujan, Sejumlah Jalan di Medan Sumut Terendam Banjir. "Diguyur Hujan, Sejumlah Jalan di Medan Sumut Terendam Banjir" dini hari. Akibatnya sejumlah jalan terendam banjir. Pantauan detikcom, Kamis (10/3/2022) pukul 00.45 WIB,,,”.

Ilustrasi: Gambar Banjir Credit obs.line-scdn.net | Ariffani**Penulis

Pendahuluan

Banjir Rendam Seluruh Wilayah Kota Medan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Muhammad Husni, mengatakan seluruh wilayah di Kota Medan terendam banjir. “Hasil pantauan dari tadi malam seluruh wilayah di Kota Medan terendam banjir,” katanya, Senin (28/2). Menurutnya, banjir yang merendam seluruh wilayah di Kota Medan akibat intensitas curah hujan sejak Minggu (27/2) cukup tinggi sehingga meluapnya beberapa aliran sungai,,,,dst” Harian Waspada, Senin, 28/02/2022.

Dalam pemberitaan lainya, detiknews mengangkat judul : “Diguyur Hujan, Sejumlah Jalan di Medan Sumut Terendam Banjir. "Diguyur Hujan, Sejumlah Jalan di Medan Sumut Terendam Banjir" dini hari. Akibatnya sejumlah jalan terendam banjir. Pantauan detikcom, Kamis (10/3/2022) pukul 00.45 WIB,,,”.

Penulis sengaja menarik 2 pemberitaan yang dilansir media masa ini, sehingga sampai pada satu rumusan judul Melawan Banjir, Menggugat Tuhan atau Menggugat Negara. Judul tulisan ini sebagai ungkapan perbedaan pemikiran penulis atas makna berita yang dilansir oleh pemberitaan tersebut. Jika dibaca secara gamblang bahwa jududl pemberitaan “Banjir Rendam Seluruh Wilayah Kota Medan dan satu lagi “Diguyur Hujan, sejumlah Jalan di Medan Sumut Terendam Banjir, menarik kencendrungan bahwa hujan sebagai penyebab banjir di Kota Medan. Jelas hal ini tidak mendidik secara ilmiah dan tidak proporsional dan subjektif. 

Pertanyannya, benarkan hujan menjadi penyebab banjir di kota Medan?, ataukah karena kesalahan manusia atau karena ketidaksiapan manusia dalam merancang dan membangun program-program yang dapat mengantisipasi bencana banjir khususnya di Kota Medan. Bukankah QS. Ar-Rum Ayat 41 menyatakan : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)

Dengan dalih tersebut masih objektifkah menyalahkan hujan sebagai penyebab banjirnya di Kota Medan. Dapat dilihat secara terang, kita selalu menyatakan bahwa Hujan dijadikan sebab terjadinya banjir di Kota Medan, sehingga secara lebih jauh dapat dialaskan bahwa sang Penipta lah yang menyebabkan banjir dikota Medan, Begitukah?. Kesimpulan ini tentu tidak keseluruhannya benar, jika kita mengkaji lebih dalam, apakah Kota Medan sudah memiliki program antisipasi banjir?. Jika tidak, maka tidaklah adil jika kita menyalahkan alam apalagi menyalahkan Tuhan dalam persoaan banjir yang melanda kota Medan. 

Banjir, Bencana Alam atau Rencana Program yang Tak Terlaksana.

Sudah jelas bahwa banjir bagian dari bencana alam. Secara tioritis banjir didefensikan sebagai tergeangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebisi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Rahayu dkk, 2009). Banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Walaupun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi; permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut; wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air; pendirian bangunan disepanjang bantaran sungai; aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah; serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilaah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi” (IDEP,2007). 

Dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab banjir antara lain tingginya intensitas curah hujan dalam waktu yang lama serta kondisi lahan (bentuk lahan dan sifat fisiknya). Sedikitnya ada lima faktor penting penyebab banjir di Indonesia yaitu : faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana (Maryono, 2005).

Sebuah keniscayaan seharusnya Kota Medan yang secara georafis merupakan daerah dengan curah hujan yang tinggi. Permasalahanya, dengan kondisi nyata ini, bukan tentang apakah Kota Medan sudah memiliki Program penanggulangan banjir yang efektif, akan tetapi tentang seberapa efektif dan bersesuai program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam penanggulangannya. Selain dari pada itu, apakah perlindungan sosial korban banjir telah menjadi mainstreaming yang tak terpisahkan dalam Program Penanggulangan banjir di Kota Medan. Kedua hal besar ini menjadi permasalahan penting yang harus dipertimbangkan. Hal ini sangat beralasan untuk dimunculkan karena telah beberapa kali pergantian Pimpinan di kota Medan, permasalahan banjir selalu saja menjadi soal yang tak terselesaikan.

Jika menilik Program yang sering disampaikan oleh Walikota Medan,  permasalahan banjir di Kota Medan 90 persen masalahnya adalah drainase. Bukan luapan air sungai seperti beberapa waktu belakangan terjadi. Dimana Wilayah Medan bagian utara yang menjadi sorotan Bobby. Pasalnya selain persoalan drainase yang buruk, banjir di wilayah itu juga disebabkan karena luapan sungai. "Khususnya, di bagian (Medan) Utara terjadi luapan (sungai) atau rob. Selain Medan Utara, murni dari drainase. 

Dengan mengambil rumusan permasalahan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Banjir dapat dikategorikan sebagai sebuah Peritiwa Hukum yang memiliki nilai Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Prestasi yang dapat di tuntut apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan per Undang udangan yang berlaku. Tanggung jawab pemerintah terhadap bencana banjir didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, secara yuridis sudah ada peraturan perundang-undangan sebagai solusi dalam hal terjadinya bencana alam termasuk banjir yaitu Pemerintah bersama DPR RI pada tahun 2007 telah menetapkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana).

Melalui batu uji UU No 24 Tahun 2007 ini, kita dapat menggambarkan dari sisi perspektif hukum bagaimana implementasi UU Penanggulangan Bencana terhadap penanggulangan bencana banjir yang terjadi secara musiman di Kota Medan, serta memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan penanganan bencana dalam hal koordinasi penanganan bencana.

Menggugat Tuhan atau Menggugat Negara?

Melihat persoalan yang meliputi banjir di Kota Medan, maka bolehlah kita menarik sebuah kesimpulan bahwa, Negara sebagai subjek hukum dan sosial” yang harus digugat atas peran dan tanggungjawabnya dalam menghadapi banjir di Kota Medan. Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa banjir dapat dikategorikan sebagai sebuah Peristiwa Hukum yang memiliki nilai Perbuatan Melawan Hukum dan/atau tanggungjawab Prestasi yang dapat dimintakan pertangungjwaban hukumnya  apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan per Undang udangan yang berlaku. Apalagi telah terbukti dan diakui oleh Walikota Medan, bahwa permasalahan banjir di Kota Medan 90 persen masalahnya adalah drainase. Bukan luapan air sungai seperti beberapa waktu belakangan terjadi. Dimana wilayah Medan bagian utara yang menjadi sorotan Bobby. Pasalnya selain persoalan drainase yang buruk, banjir di wilayah itu juga disebabkan karena luapan sungai.

Dengan berlandaskan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana), maka dapat diketahui bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. 

Kita ketahui bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda. 

Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

Permasalahan pelaksanaan dan pengorganisasian dalam hal koordinasi antar-lembaga. Masalah perencanaan dan pelaksanaan atas UU Penanggulangan Bencana dalam kenyataannya merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai sektor. Peran BNPB mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi koordinasi guna mencegah terjadinya tumpang tindihnya kebijakan, progam dan anggaran baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang berimplikasi pada masalah koordinasi. 

Lemahnya koordinasi, kata kunci dari persoalan penanggulangan banjir ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto bahwa koordinasi lemah antar-instansi menjadi penyebab penanganan banjir di salah satu wilayah di Indonesia, misalnya Medan, berjalan setengah-setengah. Sebenarnya pemerintah sudah memiliki masterplan penanganan banjir, namun koordinasi antarpemerintah perlu didorong terutama dalam menangani sungai, melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA). 

Buruknya koordinasi yang terjadi selama ini disebabkan tidak jelasnya petunjuk pelaksanaan. Keempat, permasalahan tentang pendanaan, hal-hal yang terkait dengan sumber-sumber pendanaan dan pengunaannya. Anggaran yang berasal dari DIPA (APBN/APBD), sementara dana untuk keperluan tanggap darurat berasal dari dana siap pakai, selain itu terdapat pula danadana yang berasal dari masyarakat. Masalah yang terkait dengan penganggaran meliputi masalah akuntabilitas dan transparansi, serta masalah yang terkait penggunaan anggaran untuk mendorong upaya-upaya penanggulangan bencana. Dari tataran yuridis UU Penanggulangan Bencana disarankan dilengkapi dengan pembuatan peraturan perundang-undangan terkait dengan manajemen penanganan bencana dari skala kecil sampai dengan skala nasional, sehingga segala bentuk bencana dari skala kecil sampai skala nasional dapat ditangani dengan cepat dan terorganisir.

Kesimpulan : Bencana Dapat diminilisir

Bencana banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia terjadi secara musiman yang seharusnya sudah dapat diprediksi oleh pemerintah. Beberapa permasalahan pokok yang tidak dapat diselesaikan UU Penanggulangan Bencana tersebut antara lain kebijakan, penetapan status bencana, koordinasi antar lembaga, pendanaan serta belum dibentuknya BPBD di beberapa kabupaten/kota. Dari beberapa permasalahan tersebut maka UU Penanggulangan Bencana tidak dapat diimplementasikan dengan baik sampai sekarang ini.

Walikota Medan dapat saja menuai banyak Gugatan Hukum oleh masyarakat, jika tidak mampu membangun Program Penangulangan Banjir yang tepat dan efesian. Apalagi program-program yang sering digadang-gadang oleh Walikota Medan terpilih selau menyatakan persoalan banjir menjadi program prioritasnya. Gugatan tentang Banjir ini pernah dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta, yang memenangkan gugatan pada Gubernur DKI Jakarta.

Masyarakat bisa saja melayangkan gugatan baik ke PTUN, dengan meminta amar putusan :  mewajibkan Walikota Medan selaku tergugat untuk mengeruk kali-kali yang selama ini digunaan untuk menampung serapan air, kedua mewajibkan tergugat walikota Medan untuk mengerjakan pengerukan DAS secara tuntas sampai. Selain itu, masyarakat Kota Medan juga dapat meminta amar putusan agar mewajibkan membayar  ganti kerugian pada masyarakat kota medan yang terkena dampak banjir.

Dengan contoh kasus yang terjadi di DKI Jakarta, membuktikan bahwa secara hukum Negara dalam hal ini Pemeirntah Kota Medan dapat dimintakan pertangungawaban hukumnya atas peristiwa hukum banjir yang terjadi di kota medan. Perbuatan Pemerintah Kota Medan yang tidak melakukan prestasi dengan membuat program yang tepat dalam menanggulangi banjir, melahirkan akibat hukum timbulnya kerugian materil dan immnateril masyarakat Kota Medan. Ahli hukum Satjipto Rahardjo menjeskan bahwa peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.

Dengan belandaskan pada Tiori Hukum tersebut, maka masyarakat Kota Medan dapat mengajuka gugatan secara Perdata dan Tata Usaha Negara atas adanya atau tidak adanya prestasi yang dilakukan oleh Walikota Medan dalam menaggulangi banjir di Kota Medan. Dalam posisi ini, pihak Pemerintah Kota Medan, harapannya akan bijak menerima Gugatan yang mungkin akan dilakukan oleh masyarakat. Hal mana, secara substantif Gugatan tersebut tentu akan dapat dijadikan bahan masukan dan kritik membangun yang terukur, akademik da memiliki kekuatan hukum. Karena gugatan merupakan tuntutan hukum yang putusannya wajib dijalankan oleh semua pihak yang ada didalamnya.

*Direktur LBH Perisai Keadilan, Ketua Umum FORMASSU, Mahasiswa Pascasarja UNDHAR