ASAHAN. (Bhayangkaranews.com). Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Sanitiar Burhanuddin didesak segera menindak tegas para bawahannya yang sudah menjadi kaki tangan mafia tanah merampas tanah rakyat di Kabupaten Asahan Sumatera Utara.

Dugaan keterlibatan oknum Jaksa di Sumut dalam keterlibatannya dalam merampas tanah rakyat sudah viral di sejumlah media sosial. Oleh karena itu, aksi dari Aliansi Msyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) meminta segera Jaksa Agung Burhanuddin untuk bertindak tegas para oknum Jaksa di Sumut yang diduga sudah menjadi bagian dari mafia tanah.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sumatera Bersih (AMSUB) Apribudi mengatakan kepada awak media, "Sejumlah informasi dan pemberitaan telah viral dimedia sosial. Beliau menyebutkan, saat ini para oknum Jaksa di Sumut sudah berkolaborasi para pesuruh dari PTPN III untuk merampas Tanah Rakyat di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tetapi kenapa ya tidak kunjung ditindaklanjuti oleh pihak Jaksa Agung Burhanuddin, padahal ini sudah viral di media sosial dan berita-berita?"ungkap Apribudi kepada wartawan pada sabtu sore (19-03-2022).

Apribudi juga mengatakan, "Seharusnya Jaksa Agung Burhanuddin dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) yang baru Idianto, tidak berdiam diri saja dan jangan menganggap persoalan besar ini dianggap angin lalu, padahal ini sudah menjadi tanggung jawab Jaksa Agung untuk bertindak, sebab kalau dibiarkan lama-lama seperti ini masyarakat tersebut yang akan bertindak sendiri menangkapi oknum Aparat Hukum yang terlibat loh". Ujar beliau.

Apribudi juga menjelaska, "Oknum Jaksa di Sumut yang terlibat mafia tanah dalam upaya Perampasan Tanah Warga, adalah berada di Desa Sei Silau Barat Kabupaten Asahan, Sumatera Utara". Ungkapnya.

"Pihak PTPN III sudah memakai oknum Kejaksaan untuk mengambil alih lahan persawahan yang memiliki HGU. Pak Jaksa Agung Burhanuddin, benarkah anda berkomitmen memberantas mafia tanah di Sumatera Utara ? Tapi kenapa masih ada mafia tanah memakai aparat penegak hukum, kok didiamkan saja pak ?"Tegas Apribudi.

Minggu ini, para petani di Desa Sei Silau Barat, Kabupaten Asahan, masih menunggu realisasi pembayaran ganti rugi yang layak untuk lahan tanah yang terdampak Proyek Nasional Pembangunan Bendung dan Suplesi. Mereka mengaku sudah dijanjikan sejak tahun 2017, tetapi sampai sekarang ini belum juga ada realisasinya, padahal sudah dipatok-patok mereka, kata salah seorang petani, Bahrum, kepada wartawan. 

Proyek yang dimaksud adalah merupakan pengerjaan Bendung dan Saluran Suplesi sungai Silau menuju Sungai Bunut dari Kementrian Pengerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II. Proyek ini nantinya akan mengairi daerah irigasi seluas 10.700 hektar di Asahan yang pengerjaannya di tahap II.

Pejabat Irigasi Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara (BWSS) II, Indra Kurnia saat dikonfirmasi oleh wartawan, beliau mengatakan "Pada tahap II akan dilakukan pengerjaan untuk pelebaran dan pendalaman Sungai Bunut sepanjang 24 kilometer dengan luas 10 ha, serta jalan Inspeksi. Namun terdapat sejumlah kendala yaitu sekitar 2,8 kilometer proyek yang dilalui saluran suplesi tersebut belum dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap para petani, sebab menurut beliau, pihak BWSS masih ragu dan khawatir terhadap kepemi;likan lahan tersebut, karena berdampingan dengan kawasan Hak Guna Usaha (HGU). Pembebasan lahan harus jelas, jika ada persoalan kita serahkan kepada pengadilan', ujar Indra kepada wartawan.

Pada Rabu (09-03-2022) pekan lalu, Jaksa Agung menyatakan membuka hotline khusus untuk mengadukan Jaksa Agung nakal yang bermain proyek. Jaksa Agung juga meminta peran serta masyarakat apabila ada oknum Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang bermain proyek pengadaan barang dan jasa, akan segera melaporkan kepada Jaksa Agung melalui hotline via WhatsApp 0813-8963-0001.

"Walaupun dengan berat hati, saya akan bertindak tegas dan saya pastikan akan mencopot jabatan saudara sebagai penerapan sanksi Administratif, dan lebih jauh lagi penerapan saksi pidana sesuai dengan kadar berat ringannya kesalahan, agar menimbulkan efek jera serta pembelajaran bagi kita semua", kata Jaksa Agung Burhanuddin. (Red)