Madina-Sumut [bhayangkaranews.id], Ketua LSM GEMPUR DPC Kab Mandailing Natal M.Sobirin Sitompul ke.Sos  meminta kepada Kejari Madina untuk serius menindak lanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS),


Pasalnya Laporan yang telah dilayangkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terkait adanya dugaan penyimpangan aliran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMN 1 Panyabungan TA.2020 dengan nomor surat : 1.016-A/LPM/LSM-GEMPUR/ Madina/V/2022 tertanggal 19 Mei 2020, tentang adanya Dugaan Korupsi Kepsek SMAN I Panyabungan berisial MNN,S.Pd 


M,Sobirin Sitompul Ketua LSM GEMPUR kab Mandailing Natal saat dikonfirmasikan diruangan kerja menjelaskan, "Terkait laporan realisasi dana BOP TA.2020 yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan antara lain adalah, 

1, Pembayaran penerimaan siswa baru TA.2020  Sebesar Rp.26.794.000.- diduga keras Mark-up anggaran.


2. Biaya kegiatan ekstrakurikuler TA.2020 sebesar Rp.159.881.000.- yg diduga fiktip sebab Tahun Ajaran 2020 tidak ada sekolah yang melakukan kegiatan apapun disebabkan Pandemi Covit-19.


3. Biaya Pengembangan Propesi Guru TA.2020 sebesar Rp.14.620.000.- diduga fiktip.


4. Biaya Pembayaran Perawatan Sekolah TA,2020 sebesar Rp.253.163.000.- diduga keras fiktip dai hasil crosschek di lapangan tetanggan 23 Desember 2020 tidak ada tanda tanda adanya pengecatan maupun kegiatan di sekolah tersebut jadinya menurut analisa kami total kerugian Negara perkiraan semetara mencapai sebesar Rp.354.458.000.- ungkapnya


M.Sobirin menbahkan, sebelum kami laporkan ke Kajari Madina sebelumnya pihak kami juga sudah melayangkan surat Konfirmasi kepada Kepala Sekolah namun pihak Kepala sekolah tidak kooperatif dan tidak berkenan menjawabnya untuk lakukan klarifikasi maka temuan tersebut kami lanjutkan ke Pihak APH Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan diteruskan ke pihak APIP Inspektorat Kab Mandailing Natal,


M,Sobirin mengharapkan agar pihak Kejaksaan Negeri Mandailing Natal serius dan Inspektorat Kab- Madina dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat (Dumas) agar kedepannya dapat mempersempit ruang bagi kepala sekolah untuk melakukan korupsi.. tegas Sobirin,

(TIM)