Madina, [hayangkaranews.id], Walaupun sudah VIRAL dan Menuai Hujatan diberbagai kalangan namun Pengadaan Bibit sumber dana desa TA,2022 se Kab Madina tetap berjalan mulus tanpa tersentuh Hukum,,



 Sejumlah kepala desa di wilayah pantai barat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengaku telah menerima berbagai macam jenis bibit buah-buahan yang telah diantar oleh pihak ketiga ke desa mereka masing-masing.


Pasalnya, bibit yang mereka terima tersebut diduga tidak memiliki label bersertifikat terkesan bibit akal akalan,


Beberapa kepala desa tersebut mengaku bibit yang mereka terima jenis Kelapa Hibrida dan Mangga, Durian dll  Sejak  diterima, mereka tidak pernah melihat sertifikat maupun lebel pada batang bibit.


Keluhan ini mereka sampaikan kepada awak Media, bahkan mereka terang terangan menjelaskan adanyanya  tekanan wajib harus menerima dan membayar tanpa terkecuali.


Selain soal sertifikat yang dipermasalahkan juga harga bibit perbatang pun di luar batas kewajaran, seperti jenis bibit buah kelapa dibandrol Rp 60 ribu, mangga Rp 85 ribu, Durian Rp.85, ribu total belanja  desa mencapai Rp 25 jutaan, bahkan wajib dana pendahuluan sebesar Rp 10 juta. 


Salah seorang oknum Camat saat dikonfirmasikan menjelaskan, pesanan bibit tersebut diduga keras bersumber dari oknum pegawai timbangan dan di rekomendasikan dari dinas PMD Kab Madina sehingga kami sulit untuk menolaknya takut dibelakang hari ada embel embelnya sebut oknum Camat yang diminta untuk dirahasiakan namanya,,


Warga berharap KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI ( KPK-RI) berkenan turun ke kab Mandailing Natal guna mengaudit miliaran rupiah dana desa terbuang untuk kepentingan pihak ketiga yang tidak menjadi proritas hasil Musdes,


Sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila pengadaan bibit untuk masyarakat baik di tingkat manapun harus menyertakan hasil sertifikasi agar bibit tersebut terjamin pertumbuhannya.


”wajib bersertifikat" 

 jika menggunakan anggaran bersumber dari uang negara, apalagi bibit tersebut diberikan kepada masyarakat. Apabila sertifikat tidak ada, itu sudah sangat menyalahi Aturan Hukum yang berlaku


Berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sebagai berikut.


Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.

Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.


Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 memperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 99/PUU-X/2012. Hasil putusannya menegaskan khusus terhadap varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri, tidak diharuskan adanya pelepasan oleh Pemerintah dan pengedaran untuk komunitasnya sendiri dapat dilakukan tanpa adanya pelepasan oleh Pemerintah. 


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017, pasal 36 juga menyebutkan.


Varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dikecualikan ketentuan mengenai pengujian, penilaian, tata cara pelepasan, dan penarikan Varietas dalam Peraturan Menteri ini.

Perorangan petani kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani perseorangan yang melakukan usaha budi daya tanaman pangan di lahan paling luas 2 (dua) hektare atau paling luas 25 (dua puluh lima) hektare untuk budidaya tanaman perkebunan.

Varietas hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus diberi nama yang menunjukkan tempat kegiatan pemuliaan dilakukan.

Varietas hasil pemuliaan perorangan petani kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar oleh Dinas yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, perkebunan, atau peternakan.

Pelanggaran pasal 12 Undang-undang No 12 tahun 1992 diancam pidana dan 


Delik pidananya bukan delik aduan, 


sehingga penegakan hukumnya tidak perlu menunggu adanya laporan atau pengaduan. 


Yang paling diherankan oleh Warga Mandailing Natal sepertinya Bupati Madina terkesan tutup telinga dan tutup mata terkait tekanan tekanan yg dialami seluruh Kades se Kab Mandailing Natal,, semoga ada perubahan," harapan Masyarakat, (TIM)