MEDAN, (Bhayangkaranews.id). Para rekanan di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara resah, karena hingga saat ini belum juga menerima pembayaran dari paket proyek yang mereka kerjakan. Di UIN Sumatera Utara terdapat sekitar 40 paket pekerjaan proyek tahun anggaran 2021 yang belum dibayarkan hingga saat ini.

Tidak ada alasan pasti mengapa UIN Sumatera Utara belum juga melakukan pembayaran atas proyek pekerjaan yang sudah rampung dikerjakan rekanan.

Salah satu rekanan yang di konfirmasi oleh media mengatakan "UIN Sumatera Utara terkesan buang badan setiap kali di datangi para rekanan yang hendak mengurus administrasi pelunasan proyek, jangan-jangan uang itu sudah dikorupsi, sehingga pihak UIN Sumatera Utara tidak mampu melunasinya."

"UIN Sumatera Utara terkesan buang badan, selalu saja mengelak ketika ditanyai masalah pelunasannya, katanya belum ada rekomendasi BPK lah untuk melakukan pembayaran, ada juga alasan rekening UIN di Blokirlah oleh Kementrian Agama Pusat, dan entah apa lagi alasan yang lain sehingga kami pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan administrasi pelunasan proyek. Tapi apapun itu alasan mereka bang, yang pasti pekerjaan kami belum dibayar saat ini." Tegas beliau.

Lebih lanjut rekanan lainnya yang tidak ingin disebut namanya mengatakan "Dengan kejadian ini kami selaku rekanan sudah merugi karena uang sudah tertahan dan tidak bisa diputar lagi. Rugi besar kami melakukan pekerjaan proyek UIN Sumut ini, karena modal sudah kami keluarkan, sementara bayaran dari pihak UIN Sumut belum juga kami terima, tidak ada dapat untung kami mengerjakan proyek UIN Sumut ini, tidak sedikit pula modal kami yang berasal dari pinjaman Bank, dan itu harus kami bayarkan setiap bulannya beserta bulanannya." tegasnya.

Pengamat Pembangunan Sumatera Utara, Isnen Harahap mengatakan "UIN Sumut segera membayarkan seluruh pekerjaan yang sudah rampung. Dengan UIN melakukan pembayaran kerja Rekanan, geliat pembangunan di Sumatera Utara khususnya di UIN akan terus berkembang, jangan dengan hal ini, menghambat pembangunan yang ada di UIN Sumatera Utara dan memperburuk citra UIN Sumut.

Sekjend Kongres Advokad Indonesia (KAI) Wilayah Sumatera Utara Soegeng Afriadi mengingatkan "Apa yang dilakukan UIN Sumut saat ini adalah Inkonstitusional. Inikan sudah ada perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, UIN Sumatera Utara harus menghargai perjanjian itu, ini bisa merusak citra dan nama baik UIN Sumut itu sendiri. " tegasnya. (Red. Dedi)