Bhayangkara news id " Polda Metro Jaya menyatakan Fahri tidak memenuhi syarat karena buta warna parsial, di sisi lain Fahri mengaku tidak buta warna.

Fahri mengikuti seleksi calon Bintara Polri tahun anggaran (TA) 2021.

Warga asal Pekayon, Jakarta Timur ini mendaftar sebagai anggota Polri di Polres Metro Jakarta Timur.

Fahri mengikuti serangkaian tahapan seleksi mulai dari awal hingga akhir di Polda Metro Jaya. Fahri dinyatakan lolos seleksi tahap I.

Permasalahan Fahri buta warna parsial ini baru diketahui ketika panitia pusat melakukan supervisi terhadap peserta.

Fahri sempat dites ulang dan ternyata mengalami buta warna parsial, sehingga ia gagal mengikuti pendidikan Bintara Polri TA 2021.

Kasus Fahri ini membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran buka suara. Jenderal bintang dua ini menyatakan akan melakukan evaluasi.

“Saya akan evaluasi,” ujar Irjen Fadil Imran dilansir dari , Rabu (1/6/2022).

Fahri Buka Suara soal Hasil Tes

Fahri Fadillah Nur Rizky buka suara soal tes buta warna saat seleksi Bintara Polri pada 2021, dia dinyatakan tidak buta warna, tetapi pada saat supervisi ia dinyatakan buta warna.

Terkait pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebutnya lolos tes buta warna karena menghafal buku tes, menurutnya, Polri punya buku tes buta warna tersendiri.

“Kalau menghafal itu–yang saya ketahui ya–waktu saya tes buta warna dari Polri itu dia kaya bikin sendiri bukunya. Jadi tidak dijual bebas, buku (tes buta warna) Polri. Jadi kalau (dibilang) menghafal itu nggak bisa dan juga kalau misalkan tes umum, saya nggak mungkin hapal sampai beberapa halaman seperti itu,” ujar Fahri, Selasa (31/5/2022) malam.

Fahri lalu bicara soal dua kali tes sebelumnya yang gagal. Versi Polda Metro Jaya, Fahri gagal tes di 2019 dan 2020 karena buta warna parsial. Akan tetapi, Fahri sendiri saat itu tidak tahu kegagalannya di mana.

“Kalau dua kali gagal itu, karena waktu itu saya tes enggak dikasih tahu gagal di mana. Jadi kita tes nih, dari awal sampai akhir udah jalan aja lancar. Sampai nanti tiba-tiba di layar tulisannya ‘tidak memenuhi syarat’. Tahunya itu dari layar proyektor yang ditampilkan bahwasanya tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Akan tetapi, Anggota Komisi DPR RI Hillary Brigitta Lasut mengungkapkan Fahri pernah melakukan terapi buta warna di Yogyakarta setelah dinyatakan tidak lulus karena buta warna ketika tes di tahun sebelumnya.

Hillary Lasut Sarankan Polri Pertimbangkan Second Opinion

Kasus Fahri ini membuat Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut buka suara. Hillary Lasut menyarankan agar Polda Metro Jaya mempertimbangkan second opinion hasil tes buta warna Fahri dari dua rumah sakit yang menyatakan bahwa Fahri tidak buta warna.

“Banyak yang bertanya kenapa saya membantu Fahri Fadilah sampai merepost. Ketika di diagnosa mengidap suatu penyakit, pada umumnya dokter akan menyarankan untuk mencari second opinion atau opini kedua, bisa berupa pemeriksaan ke dokter lain. Dalam kasus Fahri, salah satunya dari RS MILITER dan dari sentra mata menyatakan hasil pemeriksaan tidak buta warna. Begitu juga dengan hasil test dan hasil supervisi sebelum pengumuman kelulusan,” tulis Hillary pada postingan akun Instagramnya, Rabu (1/6/2022).

Hillary berharap diagnosis pembanding hasil tes buta warna Fahri dapat dipertimbangkan. “Karena di dunia kesehatan sangat disarankan mencari second opinion,” imbuhnya.

Menurut Hillary, kelulusan Fahri pada seleksi Bintara Polri dengan ranking ke-35 dari 1.200 membuktikan pemuda asal Jakarta Timur itu sangat capable. Ia kemudian mengomentari argumentasi polisi soal kemungkinan Fahri lolos tes buta warna karena sudah menghafal buku tes.

“Apabila dugaan menghafal jawaban test tidak dapat dibuktikan beyond reasonable doubt, seharusnya tidak itu tidak merubah nasib seseorang,” lanjut Hillary.

Terlebih, kata Hillary, saat polisi menyebut Fahri tidak lolos di tahun sebelumnya karena alasan yang sama, dia mengatakan Fahri sudah mengikuti terapi buta warna.

“Terkait dengan tidak lulus karena buta warna di tahun sebelumnya, Fahri mampu membuktikan bahwa ia menjalani terapi buta warna di area Yogyakarta yang reviewnya di google saja sangat bagus, dan banyak yang setelah terapi terbukti lolos menjadi anggota TNI dan Polri bahkan ‘alumni’ tempat terapi buta warna tersebut ada yang menjadi penembak jitu,” jelasnya.

Menurut politikus Partai Nasdem ini, jika benar Fahri buta warna parsial, seharusnya dia tidak lolos sejak awal. Ia pun mengkritisi panitia yang menyatakan Fahri buta warna parsial di tingkat supervisi.

“Logika hukumnya, tes kesehatan atau tes apapun yang krusial dan menjadi poin penentu kelulusan seharusnya di awal dan sebelum pengumuman kelulusan. Apabila suatu aturan atau kebijakan baru bisa membatalkan kelulusan dengan berlaku surut, secara hukum tidak dapat dibenarkan,” imbuhnya.

Polda Metro Tegaskan Tes Transparan,

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Kombes Langgeng Purnomo mengatakan proses seleksi mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH).

Tim penguji tidak hanya dari internal, tetapi juga melibatkan ahli dan outsourcing.

“Polri dalam menerapkan prinsip yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, kita tidak bekerja sendiri. Contohnya (tes) kesehatan, tidak bekerja sendiri. Jadi, operasionalnya menggunakan tenaga ahli, outsourcing kerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia),” ujar Langgeng saat dihubungi detikcom, Selasa (31/5/2022).

Langgeng mengatakan panitia seleksi dalam pelaksanaannya diawasi oleh pengawas internal dari Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan juga eksternal. Langgeng menepis isu sogokan dalam seleksi calon Bintara.

“Itu untuk mengawal prinsip penerimaan (calon anggota Polri) yang bersih. Buat dugaan (sogokan) itu kalau memang ditemukan, nggak ada ampun itu, pasti ditindak,” tegas Langgeng.
Langgeng mengatakan seleksi penerimaan Bintara Polri dilakukan sangat transparan mulai dari pemberkasan hingga hasil tes pada setiap tahapannya yang langsung diumumkan seketika itu.

Langgeng memastikan panitia seleksi tidak dapat meluluskan peserta yang memang tidak memenuhi syarat.
“Transparan sekali, sangat transparan. Saya bisa tidak bisa menjamin seseorang (panitia) bisa meluluskan itu saya nggak bisa menjamin itu,” katanya.

Langgeng kemudian menjelaskan tahapan-tahapan pada seleksi pendaftaran Bintara Polri.
Pendaftaran bisa dilakukan melalui online.
“Setelah itu kita melakukan verifikasi awal, berdasarkan syarat-syarat administrasi yang diberikan panitia. Kemudian langsung dilakukan pemeriksaan administrasi, ini kualifikasi awal,” tuturnya.

Pada kualifikasi akhir peserta akan disupervisi. Bagi yang memenuhi syarat, masuk ke tahapan selanjutnya, yakni pemeriksaan kesehatan.

“(Tes) kesehatan 1. Dari kesehatan 1 nanti finalnya masih ada diperiksa yaitu supervisi. Demikian juga bagi yang memenuhi syarat mengikuti tahapan tes berikutnya sampai dengan yaitu tahap akhir,” katanya.

Pada tahap akhir ini panitia pusat akan melakukan supervisi kembali.

“Nah tahap akhir, untuk mengecek terakhir, dilakukan supervisi oleh panitia pusat,” katanya.

Pada tahap supervisi ini akan dicek kembali apakah peserta betul-betul telah memenuhi syarat. Jika tidak, peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Terakhir itulah, final check melalui supervisi. Selain supervisi aspek manajemen, termasuk juga bukti-bukti pekerjaan dari panitia daerah, juga supervisi peserta, peserta disupervisi juga. Contohnya aspek administrasi, dicek lagi di badannya. Kita cek fisiknya bagaimana, terus dicocokkan identitasnya cocok nggak. Ini panitia pusat (melakukan supervisi ke) se-Indonesia, bukan hanya di Polda Metro,” pungkasnya.

Irjen Pol Fadil Buka Suara Soal Fahri Gagal Jadi Polisi

Hasil tes buta warna, dalam seleksi Bintara Polri yang membuat Fahri Fadillah Nur Rizky (21) gagal berangkat pendidikan menimbulkan polemik.

Polda Metro Jaya menyatakan Fahri tidak memenuhi syarat karena buta warna parsial, di sisi lain Fahri mengaku tidak buta warna.

Fahri mengikuti seleksi calon Bintara Polri tahun anggaran (TA) 2021.

Warga asal Pekayon, Jakarta Timur ini mendaftar sebagai anggota Polri di Polres Metro Jakarta Timur.

Fahri mengikuti serangkaian tahapan seleksi mulai dari awal hingga akhir di Polda Metro Jaya. Fahri dinyatakan lolos seleksi tahap I.

Permasalahan Fahri buta warna parsial ini baru diketahui ketika panitia pusat melakukan supervisi terhadap peserta.

Fahri sempat dites ulang dan ternyata mengalami buta warna parsial, sehingga ia gagal mengikuti pendidikan Bintara Polri TA 2021.

Kasus Fahri ini membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran buka suara. Jenderal bintang dua ini menyatakan akan melakukan evaluasi.

“Saya akan evaluasi,” ujar Irjen Fadil Imran dilansir dari , Rabu (1/6/2022).

Fahri Buka Suara soal Hasil Tes,
Fahri Fadillah Nur Rizky buka suara soal tes buta warna saat seleksi Bintara Polri pada 2021, dia dinyatakan tidak buta warna, tetapi pada saat supervisi ia dinyatakan buta warna.

Terkait pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebutnya lolos tes buta warna karena menghafal buku tes, menurutnya, Polri punya buku tes buta warna tersendiri.

“Kalau menghafal itu–yang saya ketahui ya–waktu saya tes buta warna dari Polri itu dia kaya bikin sendiri bukunya. Jadi tidak dijual bebas, buku (tes buta warna) Polri. Jadi kalau (dibilang) menghafal itu nggak bisa dan juga kalau misalkan tes umum, saya nggak mungkin hapal sampai beberapa halaman seperti itu,” ujar Fahri, Selasa (31/5/2022) malam.

Fahri lalu bicara soal dua kali tes sebelumnya yang gagal. Versi Polda Metro Jaya, Fahri gagal tes di 2019 dan 2020 karena buta warna parsial. Akan tetapi, Fahri sendiri saat itu tidak tahu kegagalannya di mana.

“Kalau dua kali gagal itu, karena waktu itu saya tes enggak dikasih tahu gagal di mana. Jadi kita tes nih, dari awal sampai akhir udah jalan aja lancar. Sampai nanti tiba-tiba di layar tulisannya ‘tidak memenuhi syarat’. Tahunya itu dari layar proyektor yang ditampilkan bahwasanya tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Akan tetapi, Anggota Komisi DPR RI Hillary Brigitta Lasut mengungkapkan Fahri pernah melakukan terapi buta warna di Yogyakarta setelah dinyatakan tidak lulus karena buta warna ketika tes di tahun sebelumnya.

Hillary Lasut Sarankan Polri Pertimbangkan Second Opinion

Kasus Fahri ini membuat Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut buka suara. Hillary Lasut menyarankan agar Polda Metro Jaya mempertimbangkan second opinion hasil tes buta warna Fahri dari dua rumah sakit yang menyatakan bahwa Fahri tidak buta warna.

“Banyak yang bertanya kenapa saya membantu Fahri Fadilah sampai merepost. Ketika di diagnosa mengidap suatu penyakit, pada umumnya dokter akan menyarankan untuk mencari second opinion atau opini kedua, bisa berupa pemeriksaan ke dokter lain. Dalam kasus Fahri, salah satunya dari RS MILITER dan dari sentra mata menyatakan hasil pemeriksaan tidak buta warna. Begitu juga dengan hasil test dan hasil supervisi sebelum pengumuman kelulusan,” tulis Hillary pada postingan akun Instagramnya, Rabu (1/6/2022).

Hillary berharap diagnosis pembanding hasil tes buta warna Fahri dapat dipertimbangkan. “Karena di dunia kesehatan sangat disarankan mencari second opinion,” imbuhnya.

Menurut Hillary, kelulusan Fahri pada seleksi Bintara Polri dengan ranking ke-35 dari 1.200 membuktikan pemuda asal Jakarta Timur itu sangat capable. Ia kemudian mengomentari argumentasi polisi soal kemungkinan Fahri lolos tes buta warna karena sudah menghafal buku tes.

“Apabila dugaan menghafal jawaban test tidak dapat dibuktikan beyond reasonable doubt, seharusnya tidak itu tidak merubah nasib seseorang,” lanjut Hillary.

Terlebih, kata Hillary, saat polisi menyebut Fahri tidak lolos di tahun sebelumnya karena alasan yang sama, dia mengatakan Fahri sudah mengikuti terapi buta warna.

“Terkait dengan tidak lulus karena buta warna di tahun sebelumnya, Fahri mampu membuktikan bahwa ia menjalani terapi buta warna di area Yogyakarta yang reviewnya di google saja sangat bagus, dan banyak yang setelah terapi terbukti lolos menjadi anggota TNI dan Polri bahkan ‘alumni’ tempat terapi buta warna tersebut ada yang menjadi penembak jitu,” jelasnya.

Menurut politikus Partai Nasdem ini, jika benar Fahri buta warna parsial, seharusnya dia tidak lolos sejak awal. Ia pun mengkritisi panitia yang menyatakan Fahri buta warna parsial di tingkat supervisi.

“Logika hukumnya, tes kesehatan atau tes apapun yang krusial dan menjadi poin penentu kelulusan seharusnya di awal dan sebelum pengumuman kelulusan. Apabila suatu aturan atau kebijakan baru bisa membatalkan kelulusan dengan berlaku surut, secara hukum tidak dapat dibenarkan,” imbuhnya.

Polda Metro Tegaskan Tes Transparan,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Kombes Langgeng Purnomo mengatakan proses seleksi mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH).

Tim penguji tidak hanya dari internal, tetapi juga melibatkan ahli dan outsourcing.

“Polri dalam menerapkan prinsip yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, kita tidak bekerja sendiri. Contohnya (tes) kesehatan, tidak bekerja sendiri. Jadi, operasionalnya menggunakan tenaga ahli, outsourcing kerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia),” ujar Langgeng saat dihubungi detikcom, Selasa (31/5/2022).

Langgeng mengatakan panitia seleksi dalam pelaksanaannya diawasi oleh pengawas internal dari Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan juga eksternal. Langgeng menepis isu sogokan dalam seleksi calon Bintara.

“Itu untuk mengawal prinsip penerimaan (calon anggota Polri) yang bersih. Buat dugaan (sogokan) itu kalau memang ditemukan, nggak ada ampun itu, pasti ditindak,” tegas Langgeng.

Langgeng mengatakan seleksi penerimaan Bintara Polri dilakukan sangat transparan mulai dari pemberkasan hingga hasil tes pada setiap tahapannya yang langsung diumumkan seketika itu.

Langgeng memastikan panitia seleksi tidak dapat meluluskan peserta yang memang tidak memenuhi syarat.

“Transparan sekali, sangat transparan. Saya bisa tidak bisa menjamin seseorang (panitia) bisa meluluskan itu saya nggak bisa menjamin itu,” katanya.

Langgeng kemudian menjelaskan tahapan-tahapan pada seleksi pendaftaran Bintara Polri.

Pendaftaran bisa dilakukan melalui online.

“Setelah itu kita melakukan verifikasi awal, berdasarkan syarat-syarat administrasi yang diberikan panitia. Kemudian langsung dilakukan pemeriksaan administrasi, ini kualifikasi awal,” tuturnya.

Pada kualifikasi akhir peserta akan disupervisi. Bagi yang memenuhi syarat, masuk ke tahapan selanjutnya, yakni pemeriksaan kesehatan.

“(Tes) kesehatan 1. Dari kesehatan 1 nanti finalnya masih ada diperiksa yaitu supervisi. Demikian juga bagi yang memenuhi syarat mengikuti tahapan tes berikutnya sampai dengan yaitu tahap akhir,” katanya.

Pada tahap akhir ini panitia pusat akan melakukan supervisi kembali.

“Nah tahap akhir, untuk mengecek terakhir, dilakukan supervisi oleh panitia pusat,” katanya.

Pada tahap supervisi ini akan dicek kembali apakah peserta betul-betul telah memenuhi syarat. Jika tidak, peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Terakhir itulah, final check melalui supervisi. Selain supervisi aspek manajemen, termasuk juga bukti-bukti pekerjaan dari panitia daerah, juga supervisi peserta, peserta disupervisi juga. Contohnya aspek administrasi, dicek lagi di badannya. Kita cek fisiknya bagaimana, terus dicocokkan identitasnya cocok nggak. Ini panitia pusat (melakukan supervisi ke) se-Indonesia, bukan hanya di Polda Metro,” pungkasnya.

Hb048

(Bid. Humas)