SERGAI Sumut [bhayangkaranews.id] - Pembangunan infrastruktur jalan tol sangat membutuhkan beberapa material utama seperti tanah timbun yang berasal dari beberapa wilayah yang di upayakan jaraknya berdekatan dengan proyek  tersebut sebagai pondasi dasar dari jalan tol.




Berdasarkan pantauan tim di lapangan, pengerjaan jalan tol seperti jurusan Tebingtinggi-Siantar dan Tebingtinggi-Indrapura di kerjakan oleh Perusahaan BUMN Hutama Karya (HK) yang bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan jalan tol tersebut berikut juga dalam hal legalitas keabsahan material diantaranya tanah timbun yang menjadi komoditi utama untuk jalan tol.


Dari beberapa informasi yang di sampaikan kepada tim dari masyarakat di seputaran Desa Pertapaan Kec. Tebingtinggi Kab. Serdang Bedagai yang enggan menyebutkan namanya serta dari beberapa sumber pada hari Jum'at (15/07/2022) prihal tanah timbun yang berasal dari desa mereka bahwa tanah timbun yang berasal dari Desa Pertapaan untuk proyek jalan tol yang di maksud tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Golongan C yang di terbitkan Pemerintah Pusat melalui Kementrian ESDM.


Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, tim mengunjungi  Kepala Desa (Kades) Pertapaan Mariono apakah selaku Kades setempat beliau mengetahui legalitas maupun data otentik tanah timbun yang berasal dari wilayahnya. Namun yang bersangkutan tidak berada di tempat berhubung ikut mengantarkan pengantin dan hingga berita ini terbit, kades belum dapat di konfirmasi meskipun melalui seluler.


"Bapak tidak di rumah om karena tadi berangkat sama mamak ikut mengantarkan pengantin ke Batu 12 dan pulangnya belum tau jam berapa," ujar Pelangi Sari anak kades.


Berdasarkan informasi dari beberapa sumber yang belum dapat di pertanggung jawabkan bahwa hasil penelusuran ke Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sergai dan Provinsi Sumut prihal keabsahan legalitas kwari tanah timbun Ds. Pertapaan Kec. Tebingtinggi Kab. Serdang Bedagai, kwari tersebut tidak memiliki ijin IUP Golongan C terkini yang di keluarkan Pemerintah c/q Kementrian ESDM dan di duga ada oknum oknum yang membekingi kwari ilegal ini.


Mengacu kepada informasi ini, tim berharap kepada instansi terkait seperti Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. Panca Simanjuntak c/q Kapolres Sergai, Dinas LH Provinsi juga Kabupaten serta PT. Hutama Karya (HK) agar menindak lanjuti temuan ini agar kerugian negara jangan terjadi. Tim berharap kepada pihak Poldasu agar segera mengambil langkah tindakan hukum dengan menutup kegiatan pengerukan tanah timbun bila ternyata kwari tersebut ternyata ilegal dan tim akan terus menelusuri temuan ini hingga kebenarannya terungkap.

(Tim)