MEDAN [] Fakultas Hukum UMSU, Program Magister Kenotariatan UMSU dan KOPI Sumut menyelenggarakan seminar dengan tema “Memahami Apostille dan Kaitannya Dengan Tugas Jabatan Notaris”. Kegiatan ilmiah ini diselenggarakan di Aula Fakultas Hukum UMSU pada hari Senin (29/8/2022) dan seminar ini merupakan tindaklanjut dari kerjasama yang telah dibuat sebelumnya. Dalam Seminar ini dihadiri oleh Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, Mahasiswa Magister Kenotariatan UMSU dan dari kalangan Notaris di Sumatera Utara.

Dekan Fakultas Hukum UMSU Dr. Faisal, SH., M.Hum., dalam kata sambutan dan pembukaan seminar menyampaikan bahwa Fakultas Hukum UMSU menyambut dengan baik diadakannya seminar ini, yang mana kegiatan seminar ini merupakan langkah permulaan dari kerjasama dengan KOPI Sumut. Selain itu beliau juga sangat mendukung kegiatan seminar ini dimana aturan terkait legalisasi dokumen melalui layanan Apostille merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diharapkan dari seminar yang diadakan tersebut dapat bermanfaat ilmunya bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Pada Seminar ini menghadirkan dua narasumber, diantaranya adalah Dr. H. Adi Mansar, SH., M.Hum., yang juga sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotaritan UMSU dan Risbert S. Soeleiman SH, MH. yang merupakan Notaris & PPAT di Jakarta, dan sebagai moderator seminar dipandu oleh Indra Sani Harahap, SH., M.Kn. 

Pada sesi pertama materi seminar disampaikan oleh Dr. H. Adi Mansar, SH., M.Hum. dimana beliau menyampaikan bahwa lahirnya layanan Apostille sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing. Selain itu Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Lebih lanjut Dr. H. Adi Mansar, SH., M.Hum., menyampaikan dengan hadirnya layanan dinilai akan mampu untuk memangkas rantai birokrasi legalisasi dokumen menjadi satu langkah ini adalah hasil dari disahkannya Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille) melalui pengundangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pada tanggal 5 Januari 2021, dan bergabungnya Indonesia menjadi negara Konvensi Apostille pada tanggal 5 Oktober 2021.

Pada sesi kedua materi seminar dilanjutkan oleh Risbert S. Soeleiman SH, MH., dimana dalam penyampaian materinya beliau menyatakan bahwa dengan sertifikat legalisasi apostille, suatu dokumen publik yang dikeluarkan otoritas asing akan secara otomatis diakui secara hukum oleh 124 negara, termasuk Indonesia. Legalisasi dokumen melalui mekanisme apostille ini akan mendukung terciptanya iklim positif untuk kemudahan berbisnis di suatu negara karena adanya kepastian. Selain itu, hadirnya layanan Apostille dinilai akan mampu memangkas rantai birokrasi legalisasi dokumen menjadi satu langkah.

Lebih lanjut Risbert S. Soeleiman SH, MH., menyampaikan bahwa sertifikat apostille adalah sertifikat yang dilekatkan di sebuah dokumen publik yang dilegalisasi. Tujuan utama dari sertifikat apostille ini adalah untuk menghapuskan segala persyaratan mengenai legalisasi dilingkup diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik asing dan memastikan bahwa yang bertanda tangan pada dokumen tersebut merupakan pejabat yang ada di negara asal dan serta memastikan bahwa dokumen tersebut berasal dari negara asal. Sertifikat apostille bukan merupakan suatu jaminan mengenai isi dari dokumen tersebut, sehingga sertifikat apostille ini hanya menjadi syarat formal dalam hal pengesahan tanda tangan dan asal dokumen.

Pada akhir seminar dilanjutkan dengan acara sesi tanya jawab dari para peserta seminar, dimana banyak peserta yang begitu antusias untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan layanan Apostille ini. [rel]