Mandailing Natal [bhayangkaranews.id] Kementerian ATR/BPN kantor wilayah Provinsi Sumatera Utara diminta agar memperhatikan konflik antara masyarakat beberapa desa di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan PTPN IV kebun timur Batahan yang sudah lama tanpa penyelesaian berkeadilan



Beberapa desa yang dimaksud seperti Batahan 1, Batahan IV dan Desa Kampung Kapas 1, yang mana sampai sekarang masih bermasalah


"Kami mendapat kanwil ATR/BPN Sumut akan menerbitkan HGU (hak guna usaha). Kami menilai ini tidak adil dan kamicmasyarakat juga keberatan. Lahan kebun timur adalah lahan masyarakat yang diklaim milik perusahaan,


"Karena itu atas nama keadilan, kami memohon agar kanwil ATR/BPN Sumut untuk menjunjung  tinggi ketentuan  syarat  permohonan HGU sesuai  Peraturan Mentri ATR Kepala BPN nomor  18 Tahun  2021 Pasal  64  mengenai pemohon yang kedua  mengenai tanahnya  tentang alas hak tanah yang dimohonkan harus jelas serta sesuai  dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok -pokok Agraria," sebut Ketua BPD 

H Ramadan Adam Malik Siregar


Ia menjelaskan konflik antara PTPN IV kebun timur dengan masyarakat Kecamatan Batahan belum ada penyelesaian yang artinya  masih bermasalah  dengan lahan masyarakat yang dalam hal ini masyarakat eks transimigrasi, trasimigrasi umum dan transimigrasi swakarsa  mandiri (TSM) tahun 1996/1997 sesuai  peta bidang tanah  (Kadastral) BPN nomor 02/18/2008 tanggal 23 Desember  2008 dengan luas 798,24 Ha  terletak dalam wilayah Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten  Madina yang sudah diolah dan ditanami oleh masyarakat  peserta TSM sebahagian 


"Namun diklaim PTPN IV kebun timur. Masyarakat tak punya daya sehingga meninggalkan tanaman sawitnya, tapi bisa dibuktikan itu lahan masyarakat," tegasnya sembari menyebut kondisi saat ini di lapangan ditemukan tanaman ganda, satu tanaman masyarakat dan satu tanaman milik perusahaan PTPN kebun timur. 


Ramadan Malik Siregar menjelaskan singkat soal

keberadaan areal transmigrasi swakarsa mandiri (TSM)


TSM merupakan  tindakan lanjut dari program  pemerintah  penempatan Transimigrasi umum  pada wilayah  kecamatan Natal  Kabupaten  Tapanuli Selatan yang dikenal dengan nama Unit Pemukiman Transimigrasi (UPT) Batahan Sp 1  yang  wilayahnya  berdasarkan keputusan  Menteri  Dalam Negri melalui Surat Keputusan  (SK) Nomor : SK. 17/HPL/IA/86 dengan luas areal 1600 Ha dan keputusan Gubernur  Sumatra  Utara  Nomor  : 475.1/4120/1986


Pada awal penempatan warga transimigrasi  dari tahun 1997.


Terkait upaya yang dilakukan untuk dapat  bermitra dengan baik sesuai program pemerintah mulai  tahun 2008  sampai saat ini belum ada kesepakatan saling menguntungkan walaupun semua instansi pemerintah sudah berjuang yang dibuktikan dengan  surat yang ditujukan kepada manajemen PTPN IV dan dengan peran serta DPRD Kabupaten juga Provinsi Sumatera Utara  melalui rapat dengar pendapat, keterlibatan  aktif Bupati dan Wakil Bupati Madina mulai  dari Desa, Kecamatan, Provinsi  dan Pusat (Ke Istana Negara) juga sudah dikunjungi namun masih belum membuahkan hasil sesuai harapan masyarakat. 


"Karnanya kami mohon agar pihak Kanwil dan kepala kantor ATR/BPN Madina dapat  mempertimbangkan agar terjadi saling menguntungkan tentu mempermudah lahirnya  sertifikat HGU sesuai ketentuan udang-undang  dan peraturan yang berlaku di Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang kita cintai ini," harapnya


Ketua PWI Madina Ridwan Lubis yang menerima kunjungan perwakilan warga Batahan turut menyesalkan konflik lahan yang berlangsung lama antara PTPN IV dengan warga Batahan


"Investasi seharusnya dapat mengangkat martabat dan perekonomian masyarakat bukan sebaliknya memberikan derita bagi masyarakat, apalagi perusahaan besar seperti PTPN ini. Kita berharap PTPN IV membuka diri berdamai dengan warga dengan cara mengembalikan hak mereka. Saya yakin masyarakat akan bersedia hidup berdampingan dengan PTPN dengan cara kembalikan dulu hak warga, soal lahan sudah ditanami atau hal lainnya saya yakin bisa melalui mufakat, pun masalah ini juga sudah jadi atensi pemerintah daerah dengan dibentuknya tim monitoring dan evaluasi oleh eksekutif dan legislatif," kata Ridwan.


Sebelumnya, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution membentuk tim monitoring dan evaluasi yang di dalamnya pimpinan DPRD Mandailing Natal juga lintas organisasi perangkat daerah. Tim ini sudah turun langsung ke Batahan pada tanggal 26 Oktober yang lalu yang dipimpin ketua DPRD Erwin Efendi Lubis bersama wakil ketua Harminsyah Batubara dan wakil ketua Erwin Efendi Nasution beserta anggota dari komisi 2 DPRD Madina. Turut dalam kunjungan itu asisten II dr Syarifuddin Nasution, kepala dinas pertanahan, kepala dinas pertanian, kepala dinas penanaman modal pelayanan perizinan terpadu, dan kepala ATR/BPN Kabupaten Madina


Hasilnya tim monitoring memberikan tenggat wakti sebulan kepada PTPN IV untuk menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat beberapa desa di Kecamatan Batahan, atau harus selesai pada tanggal 26 November. Tim ini meminta PTPN IV mengembalikan hak masyarakat sesuai ketentuan


Selanjutnya, Bupati Madina HM. Jafar Sukhairi Nasution juga telah datang langsung menemui masyarakat Batahan yang konflik dengan PTPN IV. Pertemuan berlangsung di aula kantor kecamatan. Saat itu bupati berpesan kepada PTPN IV agar tidak egois, ia berharap lahan masyarakat harus dikembalikan, dan ia juga meminta jangan sampai ada pertumpahan darah mengingat masyarakat sudah lama menantikan hak mereka kembali


By..saipul