Mandailing Natal [bhayangkaranews.id] Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera  Utara  H Ramadan  Adam Malik Siregar meminta agar pihak  Kantor Wilayah (Kanwil ) ATR / BPN   Provinsi  Sumatera  Utara  untuk memperhatikan  konflik yang sedang  megedepan  di  Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal   Provinsi  Sumatera  Utara antara masyarakat dengan  PT. PN -IV  Kebun Timur  khusus  Desa  Batahan I, Desa Batahan IV dan Desa Kampung Kapas I yang pada  intinya  PT. PN-IV Kebun Timur masih bermasalah  dengan masyarakat desa yang kami jelaskan diatas. 


Kita minta agar Kanwil ATR /BPN   mempertimbangkan  lebih dahulu  nasib masyarakat  yang terzolimi  oleh  PT. PN -IV Kebun Timur artinya  lahan  atau tanah yang diklaim adalah  hak masyarakat. 


Hal ini Menyikapi Kabar  yang kami dapati  Kanwil ATR/BPN  akan  terbitkan Hak Guna Usaha (HGU)  PT. PN -IV  Kebun  Timur. 

Kami masyarakat  keberatan. 


Kami mohon agar  pihak Kanwil ATR /BPN Provinsi  Sumatera  Utara  untuk tetap menjunjung  tinggi ketentuan  syarat  permohonan Hak Guna Usaha (HGU )  sesuai  Peraturan Mentri ATR Kepala BPN Nomor : 18 Tahun  2021 Pasa  64  yang pertama mengenai Pemohon yang kedua  mengenai Tanahnya  tentang alas hak tanah yang di mohon kan  harus jelas  serta sesuai  dengan Undang-Undang (UU) Nomor  : 5 Tahun 1960 Tentang Pokok -pokok Agraria. 


Terkait PT. Perkebunan Nusantara IV  Kebun Timur  yang  saat ini mengajukan / bermohon  penerbitan HGU  kami meminta agar Kanwil ATR/BPN  agar serius mempertimbangkan  dan memperhatikan situasi yang sedang   terjadi saat ini yang kita ketahui bersama  konflik antara PT. PN-IV Kebun Timur  dengan masyarakat kecamatan Batahan belum ada penyelesaian  yang artinya  masih bermasalah  dengan lahan masyarakat yang dalam hal ini masyarakat  Eks Transmigrasi, Transmigrasi umum dan  Trans Swakarsa  Mandiri ( TSM  ) Anggaran  Tahun 1996/1997 sesuai  peta bidang tanah  ( Kadastral) BPN  Nomor Peta  : 02/18/2008 tanggal 23 Desember  2008 dengan luas 798,24 Ha  terletak dalam wilayah Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten  Mandailing Natal Provinsi Sumatera  Utara  yang  sudah diolah dan ditanami oleh masyarakat  peserta TSM  sebahagian namun  oleh  PT. PN -IV Kebun Timur  diklim  dan dengan pasrah tapi tak rela masyarakat  meninggalkan  tanaman kelapa sawit nya ini salah satunya dan ini dapat dibukti kan dilapangan. 


Dilapangan ditemukan tanaman ganda  satu tanaman masyarakat dan satu tanaman PT.PN-IV Kebun Timur. 


Singkat dapat kami informasikan 

keberadaan  areal  Trans Swakarsa Mandiri (TSM)


TSM merupakan  tindakan lanjut dari program  pemerintah  penempatan Transmigrasi umum  pada wilayah  kecamatan Natal  Kabupaten  Tapanuli Selatan   yang dikenal dengan nama Unit Pemukiman  Transmigrasi  (UPT)  Batahan Sp 1  yang  wilayahnya  berdasarkan keputusan  Menteri  Dalam Negri melalui Surat Keputusan  (SK) Nomor : SK. 17/HPL/IA/86 dengan luas areal 1600 Ha dan keputusan Gubernur  Sumatra  Utara  Nomor  : 475.1/4120/1986.


Pada awal penempatan warga  Transmigrasi  dari tahun 1997.


Terkait upaya yang dilakukan untuk dapat  bermitra  dengan baik sesuai program pemerintah mulai  tahun 2008  sampai saat ini belum ada kesepakatan  saling menguntungkan walaupun semua instansi  pemerintah sudah berjuang  yang dibuktikan dengan  surat yang ditujukan kepada manajemen PT. PN-IV  dan dengan  peran serta Dewan Perwakilan Rakyat  (DPRD) Kabupaten  dan Provinsi Sumatera  Utara  dengan Rapat Dengar Pendapat ( RDP), keterlibatan  aktif Bupati dan wakil Bupati, mulai  dari Desa, Kecamatan, Provinsi  dan Pusat ( Ke Istana Negara  ) juga sudah dikunjungi juga masih belum membuahkan hasil sesuai harapan masyarakat. 


Karnanya saya mohon agar pihak Kanwil dan Kakan ATR/BPN  dapat  mempertimbangkan  agar terjadi saling menguntungkan  tentu mempermudah  lahirnya  Sertifikat Hak Guna Usaha  ( HGU) sesuai ketentuan udang-undang  dan peraturan yang berlaku di Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang kita cintai ini. 


Kami atas nama masyarakat dan  pemerintah  Desa  saya selaku ketua BPD dan Kepala Desa akan surati Kanwil ATR / BPN   secepatnya, tegas  Ramadan. 


By.saipul