Kelompok perwakilan masyarakat desa Tumpaan baru yang .elakukan unjuk rasa di kantor Bupati Minsel


MINSEL [bhayangkaranews.id] - Masyarakat desa Tumpaan Baru kecamatan Tumpaan kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) provinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar aksi demo di kantor Bupati Minahasa Selatan pada Senin 14 November 2022.

Perwakilan dari pemkab Minsel yang menerima kelompok unjukrasa: sekdakab (baju hitam)


Gelar aksi demo tersebut digelar setelah bupati minsel selesai melepas atlit kontingen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Ke XI menuju ke Bolaang Mongondow.


Aksi Protes oleh sekelompok masyarakat Tumpaan Baru tersebut, mewakili masyarakat Tumpaan baru yang merasa kecewa dengan dilantiknya penjabat hukum tua yang baru di desa mereka.


Kelompok unjukrasa tersebut di terima oleh Sekdakab Minsel Glady Kawatu mewakili pemerintah kabupaten Minsel, Kaban BKD Sonny Makaenas, Kaban Kesbangpol Ivke, dan Kasatpol PP Rommy Rumagit.


Kita ketahui bersama bahwa Hukum tua desa Tumpaan baru yang definitif periode 2016-2022 Berty Pangkey(BP), baru selesai melepaskan masa jabatannya pada 17 Oktober 2022.


Namun setelah melepas jabatan sebagai hukum tua, pemerintah kabupaten Minsel mengangkat dan melantik penjabat hukum tua yang baru Jessy Pangkey (JP) yang notabene adalah anak kandung dari mantan hukum tua tersebut.


Dengan adanya pelantikan tersebut, maka masyarakatpun, melalui sekelompok masyarakat, mengajukan aksi Protes mereka, sebagai wujud rasa ketidakpuasan dengan keputusan tersebut.


Menurut perwakilan masyarakat tersebut, bahwa kenapa harus terjadi seperti adanya sistim dinasti di desa mereka, apa lagi JP baru pindah dari Kota Menado ke kabupaten Munsel.


"Apakah sudah tidak ada ASN yang berpotensi di Minsel, sehingga orang yang baru mutasi dari kota menado, harus diangkat menjadi penjabat hukum tua di kabupaten Minsel, di desa kami Tumpaan baru ini"? ucap Onal yang adalah warga asli Tumpaan, dan menjadi juru bicara kelompok masyarakat yang demo tersebut.


"Jangan jadikan desa kami sistim dinasti, karena kita ketahui bahwa bapaknya (BP red) adalah hukum tua yang baru melepaskan jabatan sebagai hukum tua devinitif", lanjut Onal.


"Kami tidak melarang pemerintah untuk mengangkat dia (JP) sebagai penjabat hukum tua, tapi kami mohon, jangan di desa kami, dan apakah sudah tidak ada lagi ASN yang lain di Minsel ini, yang berpotensi untuk memegang, jabatan tersebut ? Jamu rasa, banyak ASN Minsel yang berpotensi, kenapa terkesan harus memaksakan JP untuk memegang jabatan tersebut? Ada apa dibalik semua itu"? Ucap Onal dengan nada kesal.


Untuk itu, kami mohon kepada pihak pemerintah kabupaten, kiranya bisa mendengar keluhan dari kami mewakili masyarakat, karna kami juga tau aturan, makanya kami datang, hanya sekelompok kecil ini, sebagai perwakilan, tapi jika memang perlu untuk kami datang satu kampung, kami akan datang", tutup Onal lagi.


Menanggapi aksi tersebut, Glady Kawatu yang adalah sekdakab Minsel mengatakan bahwa aduan diterima dan akan dibicarakan dalam rapat nanti.


"Pertama-tama saya ucapkan terimakasih karena perwakilan dari desa Tumpaan baru bisa datang dengan damai, dan semua keluhan dari perwakilan, kami terima, namun kami akan membahas bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Minsel, beserta unsur terkait", ucap Gladis.


"Apapun keputusannya, pasti harus melalui rapat bersama, karena semua ada aturan mainnya, dan saya harap, masyarakat, harus bersabar, sambil menunggu hasilnya nanti", ucap Gladis lagi.


Robby