LABURA [bhayangkaranews.id]

Definisi suatu keadilan itu bukan di nilai dari sama rata nya pembagian suatu hal, tetapi keadilan itu adalah pembagian sesuatu hal sesuai dengan kebutuhan suatu objek.


Merefleksi kembali historis pemekaran kabupaten labuhanbatu utara 14 tahun silam yang mana pada saat itu kita di mekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu labuhanbatu, Labuhanbatu selatan dan labuhanbatu utara agar agar wilayah yang sangat besar ini dapat mengerucut dan dapat mengurusi pembidangan dari segi birokrasi, ekonomi, pemerintahan maupun pemerataan pembangunan secara mandiri dan berkeadilan, Sesuai apa yang diharapkan tokoh-tokoh kita terdahulu. Agar jangan adalagi kecamatan-kecamatan di labuhanbatu utara ini tertinggal pada saat itupun peletakan wilayah administrasi pemerintahan pun di tempatkan di Kualuh hulu sebagai sentralnya.


Namun yang sangat kita sayangkan hari ini adalah bagaimana perwujudan cita-cita pemekaran itu tidak sesuai realita yang ada terkhusus di kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong yang mana kita lihat angka kemiskinan dan pengangguran di dua kecamatan ini cukup tinggi, padahal kita ketahui bersama untuk penghasil padi, sawit dan perikanan di labuhanbatu utara ini kecamatan Kualuh dan Leidong adalah yang terbesar.


Hal itu tak lepas dari buruknya infrastruktur jalan yang sangat vital mempengaruhi sektor-sektor sosial ekonomi tersebut. 


Coba kita pikir untuk jalan sepanjang 50 km kurang lebih dari Kualuh Leidong ke ibukota kabupaten saja kita membutuhkan waktu 2 hari untuk mengangkut hasil bumi kita, jadi bagaimana mungkin ekonomi kita bisa berkembang kalau untuk moda transportasi saja dari dua kecamatan penyuplai hasil bumi terbesar ini hancur.


Jadi berangkat kan hal itu pada tanggal 27 Oktober masyarakat dari 4 kecamatan berdemonstrasi menuntut perbaikan infrastruktur jalan, dan singkatnya pemkab Labura mengamini hal tersebut dan menganggarkan untuk di tahun 2023 sebanyak 104 M , kemudian di serahkan dengan bentuk Rancangan APBD Ta 2023 ke DPRD pun saat ini tengah berjalan proses nya. Itupun kami berharap agar anggaran itu segera di ketok agar dapat di tahun depan di kerjakan.


Memang kita ketahui bersama anggaran untuk infrastruktur jalan 104 m itu sangatlah banyak, tentu kita juga tidak ingin kecamatan lain tidak terakomodir pembangunannya. 


Tapi berangkat dari keadilan saat ini kami meminta izin kepada masyarakat di kecamatan lain agar R-APBD Ta 2023 itu di prioritaskan untuk pembangunan jalan hancur di Hilir-leidong supaya kedepan hasil bumi yang sangat besar di dua kecamatan ini dapat juga mendongkrak perekonomian di Bumi Basimpul Kuat babontuk elok kita ini.


(Km)