Serang [ bhayangkaranews.id ], Rabu 9 November 2022 majlis hakim yang di ketuai HERI.S.H dan 2 hakim anggota menjatuhi hukuman satu tahun enam bulan kepada 4 terdakwa,

Pagar pondasi atau pagar pembatas dibangun ditanah orang tua para terdakwa dengan bukti kepemilikan AJB No.120 dan AJB 121/ 1986 telah dibuktikan dipengadilan dengan menunjukan aslinya namun bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim aneh bin ajaib memang kata salah satu keluarga 4 terdakwa, dalam perkara perusakan pagar pondasi tersebut jelas 4 terdakwa mempertahankan hak orang tuanya selaku pemilik tapi kenapa hakim cuma menilai perusakannya saja tidak mempertimbangkan sebab dan akibat mempertahankan hak kan wajib ko dibilang hakim tidak ada pasal pembenar dan pemaaf, lalu bagaimana dengan pasal 28g ayat 1 uu dasar 1945 bukankankah setiap orang berhak membela harkat dan martabat serta menjaga harta dari perbuatan sewenang-wenang penguasa dan berhak membela diri pribadi dan keluarganya hal itu diatur oleh undang undang dasar 1945, pertimbangan hukum hakim sanget jelas tidak mencerminkan rasa keadilan, tegas keluarga 4 terdakwa.
mendengar putusan yang tidak adil keluarga 4 terdakwa yang hadir di ruang sidang sanget kaget dan tidak percaya dengan putusan hakim memponis 4 terdakwa dengan hukuman1.6 bulan.

Dari pantauan media ketua hakim terdengar sanget jelas membacakan pertimbangan hukum salah satunya adalah terkait pemeriksaan sidang setempat (PS) bahwa majlis mengesampingkan perkara perdata kandati pagar atau pondasi yang dirusak 4 terdakwa dibangun ditanah orang tua para terdakwa, hakim tetap tidak mempertimbangkan bukti kepemilikan tanah milik orang tua para terdakwa hakim hanya menilai bahwa 4 terdakwa terbukti melakukan perusskan pondasi, tapi tidak mempertimabangkan alasan para terdakwa kenapa 4 terdakwa merusak pondasi,

Ditempat terpisah Penasehat hukum 4 terdakwa ketika dimintai pendapatnya terkait ponis 4 terdakwa yang dijatuhi hukuman 1.6 bulan menyampaikan kepada awak media ya seperti yang rekan2 media saksikan diruang sidang bahwa 4 terdakwa terbukti melakukan perusakan dan tidak ada pasal pembenar dan pemaaf ya hakim kan punya kekuasaan sekiranya mau membebaskan 4 terdakwa ada dalilnya, mau menghukum sesuai pasal 170 KUHP pun ada dalilnya, pungkasnya mengutip pernyataan prof Mahpud MD tentang industri hukum bukan rahasia lagi,tutupnya

Mashudi