Tangerang – [bhayangkaranews.id] – diduga ada kecurangan dan pelanggaran kode etik dalam hasil penilaian wawancara KPU terhadap para peserta calon PPK di 20 Kecamatan di Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan pertanggal 20 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.





Dalam proses hasil akhir seleksi wawancara pada tanggal 11 sampai 12 Desember 2022, ada 20 kecamatan yang hadir mengikuti seleksi wawancara. Kecamatan tersebut adalah ; Balaraja, Cikupa, Cisauk, Cisoka, Curug, Gunung Kaler, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kemiri, Kosambi, Kresek, Kronjo, Legok, Mauk, Mekar Baru, Pagedangan, Pakuhaji, Panongan, dan Pasar Kemis, (11/12)


Proses seleksi wawancara dibagi menjadi 2 tahap, pagi pukul 08.00 – 12.00 WIB dan siang pukul 13.00 – 18.00 WIB, peserta yang berhak mengikuti seleksi wawancara adalah peserta yang telah lulus seleksi tes tertulis berdasarkan Pengumuman KPU Kab. Tangerang pertanggal 5-10 Desember 2022


Dalam seleksi wawancara peserta diwajibkan dapat memahami 4 materi wawancara yakni pengetahuan umum tentang pemilihan, pengetahuan teknis kepemiluan/pemilihan dan kewilayahan, rekam jejak, klarifikasi tanggapan masyarakat, dan juga dapat mengoperasikan komputer.


Seleksi wawancara dilakukan untuk mengetahui integritas dan profesionalitas calon anggota PPK. Termasuk untuk memastikan tidak ada peserta yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Nantinya tiap kecamatan akan ditempatkan 5 orang anggota PPK untuk membantu KPU Kabupaten Tangerang dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum 2024.


HR salah seorang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Tangerang, sangat menyayangkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK tertanggal 11-13 Desember 2022, pasalnya ia merasa ada kejanggalan yang sangat Nampak didepan mata diantara dugaannya ;

1. KPU tidak mengumumkan hasil nilai seleksi wawancara calon anggota PPK se-Kabupaten Tangerang untuk Pemilu 2024 mendatang

2. dikecamatan Mauk, Pengangkatan PPK adalah seorang isteri dari Pengurus PARPOL

3. dikecamatan Kemiri, mengabaikan keterwakilan 30% dari perempuan dengan nilai 80 lima besar hasil CAT

4. dikecamatan Mekar Baru, Mengangkat PPK yang masih saudara kandung nilai rendah bisa lompat naik ke atas

5. dikecamatan Gunung Kaler, Mengangkat PPK yang masih saudara kandung juga nilai rendah bisa lompat naik ke atas

6. dikecamatan Sukamulya, Ketua KPU Kab. Tangerang (Kakak Kandung) Mengangkat PPK (Adik Kandung)


Menurut HR itu semua jelas-jelas sudah melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang KODE ETIK dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. dan untuk lebih spesifiknya yaitu pada pasal 6 dan pasal 19 huruf f . seharusnya KPU Kabupaten Tangerang Bisa Lebih tegas dan Lebih mengutamakan sportifitas dalam bekerja karena ini menyangkut untuk kepentingan Masyarakat Se-Kabupaten Tangerang. Tutup HR.


Red - Ahmad Mujib 212