Serang - [bhayangkaranews.id] - Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).



Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.


PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan  sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.


Akan tetapi sangatlah disayangkan, Harapan warga Kampung Cikeli, Desa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, tepatnya yang terdiri dari 5 Ke RT an, Sebanyak 400 Rumah, yang ingin mensertifikatkan tanah pekarangan maupun sawah mereka, dengan biaya murah melalui  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hanya isapan jempol saja.


Pasalnya, hingga kini ratusan warga yang mendaftar program PTSL tahun 2019 lalu, melalui panitia  di Desa Cerukcuk kala itu tak kunjung ada kejelasan, Parahnya setelah ditelusuri, program PTSL untuk desa tersebut tak terdaftar di BPN Kabupaten Serang.


Kronologinya, sekitar pada Akhir tahun 2019, ada oknum aparatur Desa Cerukcuk, baik RT 12 sampai RT 16 dan RW 04, Kecamatan Tanara, mengumumkan pada warga bahwa desa akan mendapatkan program PTSL tahun 2019, dengan ketentuan biaya Rp 150 ribu / Rumah, sampai ke level biaya yang lebih tinggi,


Tergiur dengan program PTSL tersebut,  sekitar 400 warga dari 1 Kampung di Desa Cerukcuk ikut mendaftar dan sudah membayar antara Rp 150 ribu hingga Jutaan Rupiah, Sayangnya, hingga saat ini sertifikat tak kunjung selesai. (4/1/23), padahal di desa lain yang mengikuti program PTSL tahun 2019 sudah menerima sertifikat.


Program sertifikat massal dan biaya murah PTSL, di desa lain masyarakat sudah pada menerima sertifikat, tapi kok disini belum ada tanda-tanda jadi sertifikatnya," ucap  Marsidi salah satu warga Kampung Cikeli Desa Cerukcuk.


Lebih lanjut Marsidi menambahkan, bahwa sudah ada yang mengkonfirmasi ke BPN Kabupaten Serang, dan diperoleh penjelasan bahwa Desa Cerukcuk tidak terdaftar sebagai penerima program PTSL tahun 2019. "Saya menduga perbuatan yang dilakukan aparat pemerintah desa kala itu terhadap warganya  adalah modus penipuan," cetusnya.


Menurutnya , apa yang dilakukan oleh jajaran pemerintah Desa Cerukcuk kala itu adalah murni penipuan terhadap warganya sendiri. Mereka mencari keuntungan pribadi dan golongan. 


"Dari hasil menipu warga itu, diduga Mantan Pjs. Kepala Desa Cerukcuk, dan kelompoknya berhasil  meraup ratusan juta rupiah," ujar Warga Kampung Cikeli Desa Cerukcuk


Lebih lanjut, warga setempat yang tidak ingin disebut namanya mengungkapkan, kalau tidak ada penyelesaian tingkat desa, ia bakal mewakili warga untuk menempuh jalur hukum, karena ini merupakan kasus penipuan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. "Tegasnya.


Red.Amn212