Hukum tua/ kepala desa Tompaso baru Dua Paula Sondakh 


MINSEL - bhayangkaranews.id - Polemik pergantian perangkat desa Tompaso Dua kecatan Tompaso Kabupaten  Minahasa Selatan yang dilantik pada 18 Januari 2023 oleh hukum tua Paula Sondakh S.Pt, dikeluhkan warganya sendiri.


Pelaksanaan pelantikan pergantian perangkat desa Tompaso baru dua oleh penjabat hukum tua Paula Sondak pada 18 Januari 2023 


Beberapa warga masyarakat menganggap pergantian tersebut sudah keterlaluan, bagi mereka (Warga), hukum tua yang baru menjabat sebagai Penjabat sejak tiga bulan lalu (Oktober-Januari), sudah berani mengganti dan merombak perangkat desa yang ada.


Padahal peraturan terbaru Bupati Minahasa Selatan, melarang adanya pergantian perangkat desa, kata mereka (warga)


"Sudah jelas jelas bupati melarang adanya pergantian perangkat desa, kenapa penjabat hukum tua berani mengganti perangkat desa, padahal mereka masih bertugas seperti biasanya", ucap seorang warga yang tidak mau namanya disebutkan.


"Kasian, perangkat desa tersebut, ini merupakan tindakan semena MENA dari penjabat hukum tua, tolong kalau bisa, penjabat hukum tua juga taat aturan, kan sudah ada peraturan bupati, bahwa tidak boleh ada pergantian perangkat desa !, kenapa harus ada pergantian? tutup seorang warga dengan penuh kesal.


Menurut fakta yang ada, untuk kita ketahui bersama, bahwa pada Rabu 18 Januari 2023, PJB hukum tua mengganti dan melantik perangkat desa, sebanyak empat orang.



Da saat media mengkonfirmasi terkait kejadian tersebut pada Kamis 19 Januari 2023, kepada hukum tua desa Tompaso Dua Paula Sondak yang biasa di sapa Youla, ia membenarkan bahwa sudah ada pergantian dan pelantikan terhadap empat perangkat desa pada 18 Januari 2023.


"Memang benar, saya selaku hukum tua , sudah melakukan pergantian perangkat desa, namun itu saya lakukan sudah sesuai prosedur", ucap Kumtua Youla, yang di dampingi oleh Kaur perencanaan Marlen Langi, dan Kasie Pemerintahan Seisi Manembu.


"Saya sudah melaporkan dan sudah ada rekomendasi dari camat Tompaso baru, dan sudah melakukan penjaringan melalui panitia penjaringan yang kami bentuk", lanjut Kumtua Youla lagi.


Bahkan kami sudah koordinasi dengan pihak BPD, dan pihak BPD sudah menyetujuinya, meskipun saat pelantikan, ketua BPD tidak ikut hadir karena ada tugas lain, namun anggota BPD sebagai perwakilan juga ikut hadir", lanjutnya lagi.


"Pergantian Prades tersebut dikarenakan ada dua Prades yang mengundurkan diri, dan dua Prades lainnya sudah lalai dalam melaksanakan tugas mereka, apa lagi yang satu adalah pegawai di salah satu kantor pegadaian", kata Kumtua.



"Jadi, yang jelas pergantian tersebut sudah sesuai prosedur, demi untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada saat ini".


"Penjaringan sudah, rekomendasi camat sudah, peringatan dan teguran langsung kepada Prades yang lalai, kami sudah laksanakan, dan saya tau aturan, makanya saya sudah lakukan langkah langkah agar tidak ada permasalahan.


Meskipun ada aturan dari pemerintah kabupaten agar tidak ada pergantian Prades, namun saya rasa pergantian ini, sudah sesuai aturan dan sudah melalui prosedur dan sudah mendapat rekomendasi dari pihak kecamatan.


Saya dilantik, diberikan tugas dan kepercayaan oleh pimpinan, untuk membangun Desa, dan untuk membangun Desa, perlu ada penataan, dan kami pun menata desa, sudah mendapat persetujuan, bukan hanya sesuai keinginan saya.


Namun, sebagai penjabat kepala pemerintahan desa, saya berharap dan menghimbau kepada masyarakat saya, "Jika ada keluhan dan rasa ketidak puasan atas aturan dan penataan yang saya buat, mari kita berembug bersama, kita selesaikan bersama, dan kita cari susi bersama, demi perkembangan desa yang kita inginkan bersama, saya selalu terbuka untuk menerima koreksi, dari masyarakat, kita bangun desa bersama, demi pemerintahan yang maju, berkepribadian dan sejahtera, tutup Youla.



Robby.